FORUM diskusi publik bertajuk Kopdar Bareng Mas Dar yang mengusung tema Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berakhir ricuh Senin malam, 15 Juni 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Acara yang diselenggarakan oleh Total Politik tersebut menghadirkan tiga pejabat negara, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang semula dijadwalkan datang, tidak hadir.
Pantauan Tempo, suasana forum ilmiah yang awalnya berjalan kondusif dan dihadiri mahasiswa mulai memanas setelah para narasumber selesai memaparkan materi sekitar pukul 20.30 WIB.
Mantan aktivis yang kini menjabat Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko pada sesi itu sempat melontarkan ajakan kepada para peserta untuk menyampaikan kritik secara langsung di dalam ruang diskusi, bukan di media sosial.
"Silakan kritik kami di sini, jangan di media sosial," ujar Budiman.
Situasi memanas ketika sejumlah mahasiswa melontarkan kritik tajam mengenai kelayakan ketiga pejabat tersebut dalam membahas tema Pancasila, di tengah tumpukan persoalan bangsa yang dinilai belum selesai.
Perdebatan sengit pecah hingga puluhan mahasiswa merangsek naik ke atas panggung untuk membentangkan spanduk protes bertulis UGM 'Menolak Pengkhianat Reformasi' hingga 'UGM Menolak Penjilat Rezim'.
Situasi di dalam gedung semakin tidak terkendali saat massa melempar gelas air mineral ke arah narasumber di area forum, yang memaksa jalannya diskusi dihentikan seketika. Untuk menghindari eskalasi massa yang semakin memuncak, panitia bersama petugas keamanan langsung mengevakuasi ketiga pejabat negara tersebut keluar dari Joglo GIK UGM.
Namin upaya evakuasi langsung terhambat ratusan mahasiswa yang telah mengepung bagian luar gedung dan menghadang kendaraan para narasumber.
Massa yang emosional terus meneriakkan desakan agar para pembicara kembali berdialog secara terbuka. Massa pun berteriak, "Mana Budiman! Katanya mau diskusi !"
Merespons tekanan dari massa, Nusron Wahid dan Sudaryono akhirnya bersedia keluar untuk menemui mahasiswa demi melanjutkan dialog di depan lokasi acara. Sementara Budiman Sudjatmiko sudah tidak terlihat lagi karena diduga telah meloloskan diri melalui pintu belakang gedung.
Dalam dialog terbuka tersebut, salah seorang mahasiswa melayangkan pertanyaan kepada Nusron mengenai tanggung jawabnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas kebijakan alih fungsi ratusan ribu hektare lahan di Papua yang dinilai telah menggusur masyarakat adat setempat.
Kekecewaan mahasiswa justru memuncak saat Nusron menanggapi pertanyaan tersebut dengan mengajak mahasiswa untuk datang langsung ke Papua dan melihat fakta di lapangan. Jawaban itu dinilai tidak menyentuh substansi masalah. Hanya berselang beberapa menit, Nusron dan Sudaryono memilih bangkit dari tempat duduk mereka lalu berjalan kaki menuju arah Bundaran UGM serta gerbang selatan kampus.
Mahasiswa yang merasa dihindari langsung mencoba menghalau pergerakan rombongan menggunakan pembatas jalan atau water barrier yang memicu terjadinya aksi saling dorong dan aksi kejar-kejaran yang sengit di kawasan itu.
Budiman yang kabur tak menemui massa membuat para mahasiswa kecewa. "Budiman yang pernah ikut aksi demonstrasi malah kabur, dasar pengkhianat, pengecut," teriak massa.
Ketua Serikat Mahasiswa UGM Mesa, menegaskan aksi tersebut terjadi karena para narasumber dinilai tidak bersedia menghadapi pertanyaan yang diajukan mahasiswa seputar persoalan agraria dan kebijakan pembangunan di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kejar-kejaran tadi karena mereka (para narasumber) menghindari mahasiswa. Kami tidak akan mengejar seandainya mereka menjawab satu pertanyaan saja dari kami, 'Apakah mereka bersalah atau tidak'," kata dia.
Mesa menambahkan bahwa mahasiswa hanya berusaha meminta kejelasan atas kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran melalui kabinetnya yang berdampak langsung terhadap perampasan tanah rakyat. Namun para pejabat justru melemparkan pertanyaan balik dan merasa tidak bersalah.
"Itu adalah konsekuensi pejabat publik. Kalau kami dianggap jahat, merusuh atau apa pun, sesungguhnya persoalan yang kami suarakan jauh lebih besar karena ada banyak rakyat yang tanahnya dirampas," kata dia.
Meskipun dihadang dengan ketat oleh barikade mahasiswa, rombongan pejabat tersebut akhirnya berhasil menembus kerumunan massa dengan pengawalan ketat kepolisian.
