2 days ago
6
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah.
REPUBLIKA.CO.ID, PANGANDARAN - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti penurunan kuota anak binaan di Jabar Selatan tepatnya di Satuan Pelayanan Pusat Sosial Bina Remaja di (PSBR) Ciganjeng, Kabupaten Pangandaran. Penurunan kuota anak binaan ini diduga dipicu oleh pemotongan anggaran dan kebijakan efisiensi pemerintah.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah, menegaskan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memastikan PSBR Ciganjeng tetap menjalankan fungsi rehabilitasi sosial, mental, dan keterampilan bagi remaja dengan persoalan kesejahteraan sosial.
“Biasanya dalam satu tahun terdapat sekitar 70 anak binaan dari 27 kabupaten/kota. Namun saat ini jumlahnya berkurang menjadi sekitar 50 anak. Ini menjadi catatan serius bagi kami,” ujar Siti usai peninjauan, Selasa (13/1/2026).
Ia menyebut, pengurangan kuota tersebut berpotensi menghambat layanan rehabilitasi sosial bagi remaja, terlebih di tengah meningkatnya persoalan sosial di masyarakat.
Selain anggaran, Komisi V juga menaruh perhatian pada rencana pengalihan sebagian lahan PSBR Ciganjeng seluas satu hektare untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Menurut Siti, perencanaan tata ruang harus dilakukan secara cermat agar tidak mengganggu fungsi utama PSBR.
“Jika sekolah dibangun di kawasan ini, akses masuknya harus dipisahkan. Jangan sampai aktivitas pendidikan formal mengganggu privasi dan fokus rehabilitasi anak-anak di PSBR,” kata Siti.
Siti berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian lebih terhadap program rehabilitasi sosial remaja, termasuk melalui penambahan anggaran dan optimalisasi sarana prasarana yang ada.
“Program rehabilitasi sosial seharusnya diperkuat. Anggarannya ditambah, fasilitasnya dimaksimalkan, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” kata Siti.
