3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan, dalam satu tahun terakhir Kementerian Lingkungan Hidup telah menutup atau merevitalisasi 246 dari 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) open dumping. Dalam pernyataannya, Kementerian Lingkungan Hidup menyebut langkah ini menurunkan 21,85 persen timbunan sampah nasional atau sekitar 12,37 juta ton per tahun.
Tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup juga membentuk Waste Crisis Center (WCC), pusat integrasi yang memantau kapasitas TPA secara real-time dan menangani daerah yang berstatus darurat sampah. Hanif menegaskan, kebijakan percepatan penanganan sampah kini bertransformasi menuju pengelolaan berbasis energi.
“Kami telah menetapkan lebih dari 160 kabupaten dan kota dalam status darurat sampah untuk mempercepat pembangunan fasilitas waste to energy. Ini memastikan semua lini bisa bergerak cepat dan terukur,” kata Hanif dalam acara Refleksi Satu Tahun Kinerja KLH/BPLH 2025, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan, kini pengelolaan sampah diarahkan menuju sistem berbasis energi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Energi Listrik (PSEL) di tujuh wilayah utama. Proyek ini merupakan bagian dari transisi energi hijau dan akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target Second NDC Indonesia yang akan disampaikan pada COP30 di Brasil.
“Second NDC sedang difinalisasi agar sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. Kami tidak backsliding, justru menaikkan ambisi agar seluruh instrumen pembiayaan hijau, termasuk waste to energy dan PSEL, bisa masuk dengan cepat,” ujar Hanif.
Secara global, Indonesia kini diperhitungkan sebagai salah satu pemain utama di pasar karbon dunia. Melalui Bursa Karbon Indonesia, nilai transaksi nasional telah menembus lebih dari Rp30 miliar, memperkuat diplomasi iklim dan mendukung pembiayaan transisi menuju energi bersih.
“Kita menjual bukan sekadar kredit emisi, tetapi juga kepercayaan dan komitmen terhadap masa depan bumi,” kata Hanif.
KLH/BPLH juga mempertegas kedaulatan ekologis melalui penanganan kontaminasi radioaktif di Cikande, Banten. Insiden paparan Cesium-137 berhasil ditangani melalui kolaborasi lintas lembaga. “Kasus Cikande menjadi pengingat bahwa perlindungan lingkungan juga bagian dari pertahanan negara. Kedaulatan lingkungan mencakup keamanan ekologis,” ujar Hanif.
Hanif menyampaikan, KLH/BPLH juga mencapai lompatan efisiensi besar melalui sistem eVIRA (Environmental Visual Integrated Report and Analytics). Platform ini mempercepat proses Persetujuan Lingkungan Digital Nasional, memangkas waktu pemrosesan AMDAL dari 271 hari menjadi 58 hari kerja, serta UKL-UPL dari 260 hari menjadi 36 hari kerja, efisiensi lebih dari 75 persen yang tetap menjaga akurasi dan transparansi.
“Yang dulu kalau kita dengar AMDAL itu lama, tebal, dan mahal, hari ini paling lama 58 hari harus selesai. Sementara di bawah AMDAL cukup satu–dua minggu. Ini percepatan tanpa mengorbankan kehati-hatian,” kata Hanif.
