Ini Saran Pakar untuk Pemerintah Jika RI Tetap Bertahan di BoP

1 hour ago 2

Presiden Prabowo Subianto turun dari pesawat setibanya di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (17/2/2026) waktu setempat. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto tersebut untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sekaligus menghadiri pertemuan perdana Board of Peace.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Suara kritis itu mencuat terutama usai Amerika Serikat (AS) bersama dengan Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Iran pada akhir Februari 2026.

Pakar hubungan internasional Universitas Indonesia (UI) Broto Wardoyo mengatakan, hingga kini belum ada keputusan dari pemerintah apakah akan mengambil opsi keluar dari BoP. Bagaimanapun, lanjut dia, RI seyogianya berperan maksimal jika memang tetap bertahan di organisasi besutan presiden AS Donald Trump tersebut.

Di antaranya adalah memastikan bahwa pembangunan kembali Jalur Gaza, Palestina, sungguh-sungguh berpihak pada rakyat setempat. Demikian pula dalam hal penerjunan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di wilayah yang menjadi korban genosida yang dilakukan Israel tersebut.

"Pekerjaan rumah utama jika tetap bertahan di BoP adalah memberikan kejelasan rencana rekonstruksi Gaza dan rules of engagement ISF di lapangan," ujar associate professor Fisipol UI tersebut kepada Republika pada Selasa (3/3/2026).

Sejauh ini, RI sudah menyatakan empat batasan nasional (national caveats) terkait keterlibatan dalam ISF di Jalur Gaza. Keempatnya antara lain adalah bahwa keikutsertaan Indonesia bersifat non-combat, tidak ikut dalam perlucutan senjata Hamas, tidak konfrontasi langsung dengan pihak mana pun, dibatasi hanya di wilayah Jalur Gaza, serta mesi disetujui Otoritas Palestina.

Namun, lanjut Broto, keempat national caveats itu sifatnya masih umum. Karena itu, jika RI masih bertahan di BoP, ia mengusulkan agar RI terlebih dahulu memastikan kejelasan rencana rekonstruksi Jalur Gaza dan rules of engagement ISF di lapangan. Barulah kemudian beranjak ke tugas-tugas yang lebih mendetail.

Read Entire Article
International | Nasional | Metropolitan | Kota | Sports | Lifestyle |