TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah Indonesia dan Thailand mendorong gencatan senjata di Pelestina. Kedua negara juga mendorong proses perdamaian dilakukan melalui mekenisme Solusi dua negara (two-state solution).
"Mendorong akses bantuan kemanusiaan, dan kembali menekankan proses perdamaian melalui two-states solution," kata Prabowo usai melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra di Government House, Bangkok, Thailand, Senin, 19 Mei 2025 dilaporkan oleh tim komunikasi presiden.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam pertemuan itu, keduanya juga membahas krisis yang sedang berlangsung di Myanmar. Pemerintah Indonesia, kata Prabowo, menghargai peran Thailand dalam melibatkan negara-negara tetangga untuk mencari solusi damai di Myanmar.
"Kami juga menegaskan pentingnya dialog nasional yang inklusif yang bisa mencapai perdamaian dan stabilitas di Myanmar," kata dia.
Selain itu, pemerintah Indonesia mendukung penuh usaha Thailand untuk menjadi anggota BRICS. Pemerintah Indonesia, kata Prabowo, akan membantu untuk memfasilitasi masalah tersebut.
Pada kesempatan sama Perdana Menteri (PM) Thailand, Paetongtarn Shinawatra mengatakan, berkomitmen dengan Indonesia terhadap isu Myanmar.
"Kami memiliki kepentingan yang sama terhadap isu Myanmar," kata dia.
Presiden Prabowo Subianto sedang menjalani agenda kunjungan resmi di Thailand pada Senin, 19 Mei 2025.
Usai bertemu Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, Prabowo dijadwalkan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang mencerminkan keseriusan kedua belah pihak dalam memperluas kemitraan. Rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo akan diakhiri dengan jamuan santap siang resmi yang diselenggarakan di Government House.
Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan kesiapannya untuk mengevakuasi warga sipil dari Jalur Gaza yang menjadi korban dalam konflik panjang dengan Israel.
Prabowo mengatakan bahwa Indonesia siap menampung sekitar 1.000 warga Gaza dalam gelombang pertama evakuasi kemanusiaan. Evakuasi itu berifat sementara.
Mereka yang akan dievakuasi terutama terdiri dari korban luka-luka, anak-anak yatim piatu, dan mereka yang mengalami trauma berat akibat agresi militer Israel.
Rencana relokasi ini ditolak Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Anwar menyebut rencana pemindahan warga Palestina untuk keluar dari Gaza merupakan ide Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang didukung Israel. "Pertanyaannya, untuk apa indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut?" kata Anwar dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 9 April 2025.
Ia menyinggung soal keinginan Israel dan AS untuk mengosongkan Gaza sehingga Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah tersebut. Dengan demikian, menurut Anwar, Israel bisa menempatkan warga negaranya ke Gaza yang telah mereka duduki.
