5 hours ago
2
Sejumlah warga penerima bantuan antre menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Kecamatan Ciomas, Kabupaten, Serang, Banten, Selasa (25/2/2025). Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bansos PKH pada tahun 2025 sebesar Rp28,7 triliun dengan target penerima sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia sebagai upaya membantu masyarakat meringankan beban ekonomi keluarga.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang cenderung berorientasi ke dalam (inward looking) dan mengabaikan sektor luar negeri. Didik berpendapat, sudah waktunya pemerintah bertransisi ke cara pandang yang berorientasi ke luar (outward looking).
“Kelemahan, kekurangan atau bahkan kesalahan kebijakan ekonomi terkait upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi utamanya hanya satu yakni mengabaikan sektor luar negeri. Seluruh upaya dan dinamika selama ini terlalu inward looking. Hanya sektor dalam negeri yang dikemas dengan berbagai kontroversi kebijakan, tetapi hasilnya tetap bertumbuh moderat sekitar 5 persen,” kata Didik dalam keterangannya kepada Republika, Ahad (9/8/2026).
Ia menilai, selama ini belanja pemerintah tidak akan langgeng karena hanya menjadi penyangga agar pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 5 persen. Apalagi fiskal juga punya masalah dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sehingga tidak akan bertahan lama dan hanya bisa menyangga dalam jangka yang sangat pendek.
Di samping itu, faktor konsumsi masyarakat sudah tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Sebab, kelas menengah sudah tergerus dan menurun jumlahnya, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat.
Didik menyebut, Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar memang mempunyai pasar domestik yang besar. Tetapi masalahnya bukan hanya mengandalkan konsumsi domestik yang besar, tetapi dunia usaha Indonesia mampu naik kelas karena dipaksa dan diberi kesempatan untuk bersaing di pasar global.
“Di sinilah kebijakan outward looking menjadi penting karena bisa mendorong Indonesia eksis dalam persaingan global dengan harapan bisa memperoleh devisa yang besar,” ujarnya.
Ia berpandangan, jika inward looking terus dijalankan, pertumbuhan ekonomi diprediksi tidak akan lebih tinggi dari yang dicapai sekarang. Hal ini dinilai harus disadari karena faktor ekspor belum menjadi growth engine yang cukup kuat untuk mendorong transformasi industri.
Padahal bagi negara sebesar Indonesia, pasar domestik memang penting, tetapi pasar domestik saja tidak cukup untuk menghasilkan industrialisasi berkelas dunia.
“Untuk menuju ke sana tidak ada jalan lain kecuali mengelola sektor luar negeri dengan kebijakan orientasi ekspor,” tegasnya.
