TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara bakal mendatangi Pulau Rempang, Kota Batam, lagi besok Jumat, 18 April 2025. Agenda ini menjadi bagian dari rencananya melaksanakan program transmigrasi lokal bagi warga terdampak proyek Rempang Eco City. Sebelumnya, Iftitah Sulaiman juga mengadakan dialog hingga merayakan Lebaran bersama warga di Rempang pada 29-31 Maret 2025.
Iftitah Sulaiman datang lagi ke Rempang karena menurut dia, program transmigrasi harus ditetapkan melalui peninjauan yang komprehensif. Kementerian Transmigrasi, kata dia, akan melaksanakan program berbasis data dan keilmuan. Karena itu, salah satu agendanya besok adalah melakukan sensus penduduk.
“Kami ingin tahu pendapatan tiap-tiap orang, tingkat penghidupannya seperti apa, background pendidikannya, asalnya dari mana. Akan kami petakan,” ujar Iftitah Sulaiman kepada Tempo, Kamis, 17 April 2025.
Ia juga mengatakan kedatangannya ke Rempang dilakukan untuk memahami persoalan di Rempang secara utuh. Terlebih, pekerjaan ini bukan hanya urusan Kementerian Transmigrasi, tetapi tanggung jawab lintas kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerahh.
“Ini yang saya tekankan, mengapa saya belum menetapkan Kawasan Transmigrasi Barelang (Batam-Rempang-Galang)” ucapnya. “Karena saya harus memahami sampai tingkat dasarnya.”
Politikus Partai Demokrat itu mengaku tidak mau tergesa-gesa membuat program dan kebijakan. Lagipula, kata Iftitah, tidak ada tang memburu-buru. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto juga tidak meminta untuk cepat, tetapi meminta win-win solution.
Iftitah Sulaiman juga menyatakan pembangunan di Rempang harus berdasarkan kesepakatan bersama warga. Karena itu, ia akan mencari jalan keluar seiring tuntutan warga soal legalitas kampung-kampung tua yang dihuni warga Rempang secara turun temurun sejak ratusan tahun lalu.
“Pembangunan akan berhasil kalau ada consensus. Kita tidak bisa menang-menangan. Harus ada consensus bersama,” kata Purnawirawan TNI AD itu.
Iftitah Sulaiman juga berharap masyarakat bisa mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Selain itu, bisa mendapat manfaat jangka panjang ketika ada investasi dan pembangunan.
Diberitakan sebelumnya, Iftitah Sulaiman mengusulkan transmigrassi lokal sebagai jalan keluar macetnya proyek pengembangan Rempang Eco City akibat konflik agraria. Ia menyebut transmigrasi lokal menjadi win-win solution. Iftitah mengklaim transmigrasi lokal berbeda dengan relokasi yang dirancang pemerintah sebelumnya.
Ia menyebut transmigrasi bukan sekadar pemindahan penduduk, tetapi pembangunan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan. menurut dia, transmigrasi adalah program pengembangan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iftitah menyatakan tidak akan memaksa warga Rempang ikut program tersebut. Ia juga mengklaim tidak akan ada penggusuran.
Namun, sejak wacana transmigrasi lokal muncul, warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB) langsung menyatakan penolakan. Miswadi, warga Rempang sekaligus pengurus aliansi, mengatakan warga tidak membutuhkan transmigrasi tetapi butuh legalitas tanah mereka yang telah dihuni turun-temurun.
Hal yang disampaikan warga Rempang lainnya, Ishak, saat audiensi dengan Iftitah di Kampung Pasir Merah pada Sabtu, 29 Maret 2025. Ishak menyampaikan bahwa warga Rempang tidak menolak adanya pembangunan. Namun dengan catatan, pembangunan tersebut bukan pembangunan yang merusak ruang lingkungan hidup masyarakat.
Karena itu, alih-alih menyepakati transmigrasi, Ishak meminta pemerintah mengakui keberadaan masyarakat yang sudah menghuni Pulau Rempang secara turun temurun sejak ratusan tahun lalu. “Kami ingin meminta legalitas kampung tua yang ada di Rempang,” kata Ishak.
Pilihan Editor: Terimbas Tarif Trump, Harga Minyak Mentah Indonesia Jeblok jadi USD 71,11 per Barel
