HIMPUNAN Kawasan Industri (HKI) mendesak adanya kebijakan untuk mempercepat masuknya investasi berkaca dari level Purchasing Managers’ Index atau PMI manufaktur Indonesia yang terkontraksi di level 46,9 pada Juni 2026. “Saat aktivitas manufaktur sedang melambat, justru kita perlu mempercepat lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Ketua Umum HKI Akhmad Maruf Maulana, dalam keterangan tertulis, Ahad, 5 Juli 2026.
Menurut Akhmad, salah satu instrumen yang paling efektif mewujudkan realisasi investasi dan menciptakan aktivitas ekonomi adalah dengan mempercepat proses perizinan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK. Ia menyatakan saat ini terdapat sejumlah usulan pengembangan dan perluasan KEK yang sedang berproses di pemerintah.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Di antaranya adalah KEK Wiraraja Madura yang dikembangkan PT Wiraraja Madura Internasional, KEK Digital Bekasi oleh PT Daybreak Digital, KEK Industri Halal Sidoarjo oleh PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Lalu KEK Batuta Chemical Industrial Park (BCIP) di Kalimantan Timur, KEK Patimban di Kabupaten Subang, KEK Subang, KEK Mangkupadi di Kalimantan Utara, dan perluasan KEK Nongsa di Batam. Menurut Akhmad, bertambahnya usulan pengembangan kawasan ekonomi khusus menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek Indonesia masih kuat.
Ia menilai momentum tersebut perlu dijaga melalui proses evaluasi dan perizinan yang cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum. "Kami berharap pemerintah dapat mempercepat seluruh proses evaluasi dan perizinan KEK tanpa mengurangi kualitas kajian,” tuturnya.
Akhmad menuturkan, kepastian waktu menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan investasi. Ia optimistis percepatan investasi dapat mempercepat penciptaan lapangan kerja, penambahan kapasitas produksi, dan menggerakkan roda perekonomian.
Akhmad juga meyakini percepatan pembangunan KEK akan memberikan dampak berganda bagi perekonomian nasional. Misalnya melalui peningkatan investasi, penguatan penghiliran industri, pertumbuhan ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah. "Kini saatnya pemerintah mempercepat perizinan agar optimisme tersebut segera berubah menjadi investasi riil," ujarnya.
