TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Bidang Ekonomi dan Industri Pariwisata Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Martinus Yuwana Marjuka, menggambarkan koperasi Indonesia dalam kondisi ekonomi yang stagnasi sekuler. Ia mempertanyakan program Koperasi Desa Merah Putih jika diimplementasikan dalam situasi pertumbuhan ekonomi yang melambat.
“Di situlah koperasi itu berada, dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang hanya tadinya 5,6, bahkan mimpinya ketika pidato itu 8 persen, sekarang hanya 4,8 persen. Apakah koperasi yang akan di-rework ini akan hidup di dalam kondisi 4-5 tahun yang kurang lebih kondisinya kita sebut sebagai stagnasi sekuler?” kata Martius dalam diskusi publik bertajuk Menguji Program nasional Koperasi Merah Putih di Unpar, Bandung, pada Rabu, 21 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Martius menjelaskan setiap rezim memiliki strategi atau kebijakan dengan segala prioritasnya. Ia menyebut pada kepemimpinan Presiden Prabowo memberikan tekanan pada pangan kemandirian dan kemandirian usaha lokal melalui koperasi untuk merealisasikannya.
“Yang ideal adalah ketika memang anggurnya baru harusnya botolnya baru, wadahnya baru, artinya peraturan dan sebagainya tastenya atau isi semangat gerakan koperasinya juga harus lebih baru. Turunannya adalah mencari keseimbangan antara koperasi konsumsi dan koperasi produksi sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih seimbang,” kata Martius saat ditemui Tempo usai kegiatan.
Dalam diskusi sempat dibahas terkait pembubaran 80.000 koperasi, sementara itu pemerintah tengah merancang Koperasi Merah Putih dengan jumlah yang sama. Martius menekankan pembubaran dan pembentukan koperasi baru itu untuk tidak berfokus pada persoalan dana, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Satuannya ukuran keberhasilan yang 80.000 baru ini bukan soal berdasarkan besaran uang yang digelontorkan, tapi lebih pada kemampuan merespon kebutuhan yang disebut ada tujuh produk yang baru,” ujarnya.
Martius menjelaskan beberapa manfaat yang bisa didapatkan jika Koperasi Merah Putih ini berhasil dilaksanakan. Ia mengatakan program tersebut diharapkan dapat menekan harga di tingkat konsumen, menjadikan petani sebagai pusat perhatian, mempersingkat rantai pasok, dan mendorong pemberdayaan serta peningkatan kohesi sosial masyarakat.
“Kalo ini bisa jalan sebetulnya luar biasa, moga-moga tidak menjadi normatif, tapi juga bisa dioperasionalkan untuk beberapa indikator. Jangan sampai biaya yang gelondongan itu tidak diturunkan minimal dari dua belas, tujuh aja deh yang bisa tercapai,” kata Martius.
Martius memaparkan kerangka analisis peran koperasi dalam pembangun yang terdapat tiga jalur, yaitu jalur ekonomi, jalur demokrasi, dan jalur sosial. Ia menjelaskan jalur demokrasi penting dalam menciptakan ruang aspirasi.
Sementara itu, jalur sosial dapat mendorong berkembangnya modal sosial. Dalam ranah ini, Martius memaparkan sebuah teori dari Bookchin yang mengatakan bahwa Ia memaparkan solusi dari koperasi yang cenderung berdasarkan tinggi besaran kapital untuk direduksi dan membaginya secara lebih luas sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil.
“Karena sebetulnya kapitalisme tidak jelek, tapi kapitalisme yang represif itu yang mempunyai dampak kebocoran ke mana-mana yang oleh koperasi harus dieliminasi, inilah teori dari Bookchin,” ujar Martius.
Ia menjelaskan selisih upah pemilik kapital dengan penggunanya pada 1950-an sekitar satu banding sepuluh. Sementara itu, pada abad 21 ketimpangannya menjadi lebih besar hingga dua ratus kali lipat.
“Sebut saja CEO Apple, kemudian Tim Cook, itu pada 2011, antara karyawan biasa dengan (upah) bosnya itu mencapai 6.258 (kali lipat),” kata Martius.
Ia menjelaskan koperasi memiliki peran untuk memberhentikan fenomena tersebut. Kapital, kata dia, bukan segala-galanya untuk menjadi ukuran, terlebih koperasi yang menerapkan aturan soliditas. “Ini kan sebetulnya koperasi mesti bisa mengerem,” kata dia.
