1 hour ago
1
Wakil Bendahara Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Irma Mayang Sari.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali mengemuka dan memicu perdebatan publik. Perdebatan itu tidak semata berkutat pada pilihan antara pemilihan langsung atau tidak langsung, melainkan menyentuh isu demokrasi, yakni relasi antara efisiensi prosedural dan kualitas substansial.
Sejumlah kalangan menilai, pilkada melalui DPRD menawarkan keunggulan dari sisi efisiensi anggaran dan stabilitas politik. Mekanisme tidak langsung dianggap mampu menekan biaya politik yang tinggi, mengurangi potensi polarisasi horizontal di masyarakat, serta memperkuat fungsi representasi lembaga legislatif daerah.
Di sisi lain, kritik terhadap pilkada tidak langsung juga menguat. Pemilihan langsung dinilai memberikan legitimasi politik yang lebih kuat karena kepala daerah memperoleh mandat langsung dari rakyat. Meski membutuhkan biaya besar dan proses yang kompleks, mekanisme ini dipandang memperkuat akuntabilitas kepala daerah kepada pemilih.
Partai Golkar menyikapi perdebatan ini secara institusional melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 yang dipimpin Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Golkar menilai, perlu adanya kajian konstitusional dan rasional terhadap mekanisme pilkada, tanpa menutup mata terhadap kelemahan pilkada langsung maupun risiko politik transaksional dalam mekanisme tidak langsung.
Wakil Bendahara Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Irma Mayang Sari menyebut, sikap partai mencerminkan pendekatan yang menempatkan substansi demokrasi di atas sekadar pilihan mekanisme. "Golkar menegaskan setiap perubahan sistem harus ditempuh melalui mekanisme resmi partai dan kerangka konstitusi," kata Irma dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (3/1/2025).
Menurut dia, BSNPG memiliki peran strategis dalam merespons wacana itu. BSNPG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis kepemiluan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengawasan demokrasi internal partai.
