1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang baru-baru ini diberlakukan. Ia berpandangan, kenaikan harga BBM non-subsidi bisa mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah terkereknya harga minyak akibat perang di Timur Tengah. Meski begitu, dia juga mengingatkan pemerintah terkait beban anggaran yang dipikul jika harga BBM subsidi terus menerus ditahan.
“Kendati agak terlambat, pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM non-subsidi, yang berlaku mulai 18 April 2026. Kebijakan itu dinilai sangat tepat lantaran dapat mengurangi beban APBN untuk membayar kompensasi akibat Pertamina harus menjual BBM di bawah harga keekonomian,” kata Fahmy saat dikonfirmasi Republika, Senin (20/4/2026).
Ia berujar, kenaikan harga BBM non-subsidi kali ini yang cukup tinggi diperkirakan tidak akan menaikkan inflasi. Tidak juga menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan. Sebab, jumlah konsumen BBM non-subsidi tidak terlalu besar dan dikategorikan sebagai kelas atas dengan daya beli kuat.
“Kenaikan harga BBM non-subsidi tanpa menaikkan harga BBM Pertamax dan Green Pertamax juga amat strategis,” lanjutnya.
Pasalnya, ia menerangkan, jumlah konsumen dua jenis BBM tersebut relatif lebih besar ketimbang tiga jenis BBM non-subsidi lainnya (Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex). Jika BBM Pertamax dan Green Pertamax dinaikkan, dikhawatirkan memberikan kontribusi terhadap kenaikan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
“Selain itu, kalau harga BBM Pertamax dan Green Pertamax dinaikkan, sedangkan harga BBM Pertalite tidak dinaikkan akan mendorong migrasi besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite, yang akan membengkakkan subsidi BBM,” ungkapnya.
BBM Subsidi
Fahmy turut menyoroti soal nasib harga BBM subsidi di tengah telah naiknya harga BBM non-subsidi. Ia mengkritisi pemerintah yang menjamin harga BBM subsidi (Pertalite dan solar) tidak akan naik hingga akhir tahun ini. Hal itu dinilai bisa menjadi buah simalakama.
“Jaminan tersebut memang memberikan kepastian bagi konsumen dalam jangka panjang sehingga dapat mencegah panic buying. Namun, penggunaan tolok ukur waktu (time frame) sangat berisiko mengecewakan konsumen kalau time frame itu tidak dapat dipenuhi, sehingga jaminan itu menjadi pemberian harapan palsu (PHP),” tutur Fahmy.
Sebab, penyebab kenaikan harga minyak, yakni perang di Timur Tengah, tidak bisa diprediksi (unpredictable) dengan tepat mengenai waktu berakhirnya.
“Eskalasi perang Timur Tengah tidak dapat diprediksi kapan berakhir. Jaminan itu akan lebih efektif kalau pemerintah menggunakan tolok ukur harga minyak dunia ketimbang indikator waktu dalam memutuskan kenaikan harga BBM subsidi, sehingga masyarakat tidak kecewa karena PHP,” terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, harga BBM tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Ia juga memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi BBM cukup.
“Saya ingin menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik sampai akhir tahun, dan anggaran saya cukup,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers terkait kebijakan transportasi dan BBM di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Ia menegaskan, alokasi anggaran untuk BBM subsidi tidak akan dihilangkan dan akan terus diadakan sampai penghujung tahun ini. Sementara itu, mengenai harga BBM non-subsidi, pemerintah masih melakukan pengkajian.
Menurut penuturan Purbaya, ia sudah melakukan perhitungan terhadap kebijakan tidak menaikkan harga BBM subsidi. Ia memastikan defisit anggaran tidak akan melebar melewati ambang batas di level 3 persen.
“Saya sudah exercise, dengan harga minyak dunia rata-rata 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun. Dan dengan exercise-exercise yang lain, pemotongan di sana-sini, penghematan di sana-sini, kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9 persen,” ungkapnya.
Purbaya meminta agar masyarakat tenang dalam menanggapi melonjaknya harga minyak dunia, yang memunculkan kekhawatiran akan turut terkereknya harga BBM dalam negeri dan menyebabkan terbebaninya APBN. Menurut pengamatannya, harga minyak dunia tidak akan bertahan lama di atas 100 dolar AS per barel.
“Masyarakat enggak usah khawatir, enggak usah spekulasi bahwa saya kehabisan uang. Gini-gini uangnya banyak nih. Kaya lah. Jadi, uang kita cukup,” tegasnya.
