8 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di ufuk timur Indonesia, saat mentari pagi menyapuh kubah putih Masjid Hubbul Wathan, bayangnya tak hanya jatuh ke lantai marmer tempat para musyahadah bersimpuh. Bayang itu merambat jauh, menyentuh denyut nadi ekonomi sebuah provinsi.
Di Islamic Center Mataram, bukan sekadar suara azan yang bergema, tetapi juga bisik-bisik tentang arah baru pembangunan. Masjid di sini telah menjelma menjadi metafora: sebuah pusat gravitasi baru, tempat nilai-nilai lokal bertemu dengan ambisi global.
Nusa Tenggara Barat, provinsi yang dirajut dari seribu satu pesona alam dan budaya, tengah menjalani sebuah transformasi sunyi namun pasti. Hampir sedekade lalu, ia mulai memantapkan langkah sebagai laboratorium hidup ekonomi syariah.
Sejak Bank NTB bermetamorfosis menjadi Bank NTB Syariah di tahun 2018, denyut keuangan daerah tak lagi sama. Aliran rupiah dalam sistem perbankan syariah, yang mencapai Rp24,85 triliun per Agustus 2025, adalah bukti geliat itu.
Namun, di balik angka yang membesar, ada catatan kecil yang menggantung: 86,79 persen pembiayaan masih berputar di sektor konsumtif. Ekonomi syariah masih lebih banyak menopang gaya hidup, belum sepenuhnya menjadi jantung yang memompa darah ke seluruh otot produktif daerah. Ia masih seperti taman indah yang belum berbuah lebat.
Di sinilah cerita baru mulai ditulis. Pemerintah Provinsi NTB, dalam sebuah forum di Mataram awal 2026, memilih jalan lain. Mereka tak lagi ingin sekadar mengejar pertumbuhan angka, melainkan menabur benih keberlanjutan.
Ekonomi syariah, pariwisata, dan ekonomi kreatif bukan lagi tiga entitas yang berdiri sendiri, melainkan tiga serangkai yang dirangkul erat. Visinya tegas: menjadikan NTB sebagai pusat ekonomi syariah nasional yang bertumpu pada pariwisata berkelanjutan. Bukan lagi soal berapa banyak turis yang datang, tapi seberapa dalam jejak kebaikan yang mereka tinggalkan.
Lanskap Pariwisata yang Bersyahadat
Bayangkan Anda melangkah di sebuah desa di kaki Gunung Rinjani. Tiket masuk ke destinasi wisata tak lagi berupa secarik kertas, melainkan notifikasi elektronik di ponsel. Saat membayar kopi di teras homestay atau membeli songket tenun di galeri desa, semua transaksi mengalir sunyi melalui sistem perbankan syariah. Uang tak lagi terbang ke rekening pusat, tetapi berputar, mengendap, dan memberdayakan di tingkat lokal. Inilah wajah baru pariwisata halal NTB. Konsep “halal” yang dulu mungkin hanya dipahami sebagai larangan (miras, makanan non-halal), kini diperluas menjadi ekosistem. Ia adalah sebuah pernyataan sikap tentang keadilan: bagaimana setiap rupiah dari pariwisata harus kembali menghidupi komunitas yang menjadi tuan rumah.
sumber : Antara
