TEMPO.CO, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan sejumlah program strategis untuk perbaikan sistem pendidikan di Jawa Barat. Mulai dari kepastian daya tampung sekolah, menggandeng TNI/Polri untuk menggelar pendidikan karakter bagi siswa, hingga menghentikan sementara dana hibah untuk sejumlah yayasan pendidikan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menyoroti persoalan daya tampung saat penerimaan siswa baru. “Saya tidak mau lagi ada keributan saat penerimaan siswa SMA/MA. Dinas Pendidikan dan Kemenag (Kementerian Agama) harus menetapkan daya tampung secara jelas," kata Dedi Mulyadi, dalam keterangannya, Jumat, 25 April 2025.
Dedi Mulyadi mengatakan, sekolah swasta menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah daya tampung. “Bila tidak mencukupi, siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk. Pemdaprov akan bantu pembiayaan siswa yang bersekolah di swasta, asalkan lokasinya jelas," kata dia.
Hal yang sama dimintanya juga pada jejang SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dedi Mulyadi mengatakan, pemerintah provinsi juga sedang menyiapkan pelaksanaan pendidikan karakter bagi siswa dengan menggandeng TNI/Polri. Ia menargetkan pelaksanaan pendidikan karakter tahap pertama bisa dimulai pada 2 Mei 2025 di sejumlah wilayah.
"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," kata Dedi Mulyadi.
TNI sudah menyiapkan 30-40 barak khusus untuk pelaksanaan program ini. Peserta pendidikan karakter siswa dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua dengan prioritas ditujukan pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.
“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi Mulyadi.
Pembiayaan program ini akan dilakukan bersama pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dedi Mulyadi mengatakan, dalam perbaikan sistem pendidikan tersebut, pemerintah provinsi Jawa Barat menghentikan sementara penyaluran dana hibah pada yayasan pendidikan karena dinilai belum merata dan berpotensi salah sasaran.
Pemerintah provinsi Jawa barat saat ini tengah melakukan verifikasi penerima dana hibah yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama menyusul temuan adanya yayasan baru yang tidak terverifikasi tapi menerima alokasi dana hibah hingga miliaran rupiah.
"Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan," kata Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi mengatakan, pemerintah provinsi menawarkan dana hibah untuk pembangunan madrasah dan tsanawiyah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Namun ia mensyaratkan lokasinya tidak berdekatan dengan SD/SMP untuk menghindari rebutan siswa.
"Pemdaprov siap membantu pembangunan madrasah yang sudah jelas jumlah siswanya. Saya tidak mau ada lagi penyalahgunaan. Saya tunggu data resmi dari Kemenag Jabar,” kata dia.
