TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal program Koperasi Desa Merah Putih. Ia mengatakan pengawalan tersebut nantinya setelah kedua instansi melakukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding.
"Kami juga sudah minta nanti ada pegawai KPK ada dalam tim ini, supaya bisa memberikan input, saran, dan juga mitigasi jika ada potensi-potensi pelanggaran hukum yang terjadi dari program ini," ucap Budi Arie di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pengawalan dari KPK karena anggaran dari program tersebut sangat besar. Budi Arie menyebut Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan anggaran sekitar Rp 240 triliun. "Ini anggaran yang sangat besar, yang membuat potensi kerawanannya juga tinggi. Karena itu dari tingkat perencanaan kami sudah kawal, perencanaan," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mewanti-wanti agar Koperasi Desa Merah Putih dikerjakan dengan serius. Sebab, program ini bertujuan menjaga eksistensi sistem perekonomian pedesaan.
“Memang ada kata-kata yang selalu kami bilang kalau konsep Koperasi Desa Merah Putih ini gagal, sudah kita tidak usah bicara koperasi lagi,” ujar Erick dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.
Erick juga meminta agar program ini dilaksanakan secara transparan. Sebab, pengoperasiannya menggunakan dana Himpunan Bank Negara (Himbara), yang merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. “Himbara beri plafon, bukan dana cash,” ujarnya.
Program ini, ujar Erick, berangkat dari data banyaknya masyarakat yang berpindah dari desa ke kota. Walhasil, angka pertumbuhan penduduk mulai bergeser ke perkotaan. Hal ini mengancam hilangnya sistem perekonomian di desa-desa. Jika lumbung pangan di desa-desa ditinggalkan, ujar dia, tak akan ada lagi ekosistem buffer atau penopang.
Pejabat yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini menambahkan, Kementerian Desa memiliki program asuransi yang akan mengantisipasi jika Koperasi Desa Merah Putih menemui kendala. “Itu bisa saja dana desa di-shift senaga guarantor pembayaran berikutnya,” ucapnya.
