TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti membantah kabar bahwa backlog rumah melonjak menjadi 15 juta unit. Amalia menepis pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah yang menyebut bertambahnya backlog tersebut merupakan data terbaru dari BPS.
"Enggak. Belum. Nanti kita lihat datanya setelah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025," kata Amalia di Kementerian Hukum pada Kamis, 24 April 2025. "Nanti saya jelaskan, ya. Bukan begitu (backlog melonjak jadi 15 juta), bukan."
Rencananya, BPS bakal merilis hasil Susenas 2025 pada Juli mendatang. Hasil survei itu, menurut dia, akan menunjukan data terbaru terkait dengan jumlah backlog alias jumlah rumah yang dibutuhkan bagi keluarga yang belum punya hunian. Saat ini, backlog perumahan di Indonesia tercatat sebanyak 9 juta unit.
Amalia optimistis jumlah backlog bisa ditekan seiring kebijakan pemerintah melonggarkan batas maksimal penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi menjadi Rp 14 juta per orang per bulan. Sebelumnya, batas penghasalin per bulan ditetapkan maksimal senilai Rp 8 juta dan Rp 10 juta khusus untuk wilayah Papua.
"(Kebijakan) ini akan sangat membantu menurunkan backlog karena ini akses kepada masyarakat," ujar Amalia.
Sebelumnya Fahri Hamzah mengatakan backlog rumah kini telah melonjak jadi 15 juta unit. Menurut Fahri angka itu data terbaru yang disampaikan BPS kepada Kementerian PKP.
“Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean, untuk kepemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama, sekitar 26 juta,” kata Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta Pusat, Senin, 21 April 2025.
Fahri menjelaskan, lonjakan backlog rumah terjadi seiring kenaikan jumlah penduduk yang mencapai 289,5 juta dan jumlah keluarga yang menyentuh 91,3 juta. Sebelumnya, kata Fahri, jumlah keluarga yang tercatat pada 2023-2024 masih di angka 74 hingga 78 juta keluarga.
Dengan adanya penambahan jumlah keluarga, indeks keluarga yang semula 5 orang per keluarga pun menjadi tiga orang per keluarga. Menurut dia, kondisi ini terjadi karena banyaknya pernikahan yang melahirkan keluarga baru.
“Begitu menikah, mereka menyaksikan kenyataan bahwa mereka sulit memiliki rumah,” kata Fahri. “Jumlah keluarga bertambah, jumlah rumah tidak bertambah secara kuat.”
Pilihan Editor: Bahan Kimia dan Limbah B3 PT Elnusa Tanpa Pidana
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
