BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP membantah dugaan diskriminasi dalam seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tingkat nasional di Sulawesi Selatan. Di media sosial beredar kabar gagalnya peserta asal Makassar berinisial CYL—yang berlatar belakang etnis Cina—menuju seleksi pusat, meski diklaim masuk dalam tiga besar hasil seleksi awal calon Paskibraka nasional perwakilan Sulawesi Selatan.
Menanggapi itu, Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP Pusat Fuad Lutfi menyatakan proses seleksi Paskibraka tingkat nasional berlangsung profesional dan obyektif. BPIP pun menepis narasi yang mengaitkan seleksi dengan isu suku, agama, ras, maupun latar belakang tertentu.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Fuad mengatakan, para peserta diseleksi berdasarkan parameter nasional, bukan dengan mempertimbangkan latar belakang tertentu. “Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan dinilai berdasarkan indikator seleksi yang telah ditetapkan secara nasional,” kata Fuad, Kamis, 28 Mei 2026, dikutip dari keterangan tertulis yang diakses dari laman resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Lebih lanjut, Fuad juga menjelaskan soal isu penggunaan bahasa daerah dalam sesi wawancara. Para peserta ditengarai diberikan tes kemampuan berbahasa daerah Sulawesi Selatan, meski tidak tercantum dalam mekanisme resmi seleksi nasional.
Fuad menyampaikan, pertanyaan mengenai kemampuan bahasa daerah bukan bagian dari komponen penilaian yang menentukan kelulusan peserta. “Itu hanya bagian dari dialog pewawancara untuk melihat kemampuan dan wawasan peserta secara umum, karena akan mewakili daerahnya,” katanya.
Ia mengimbuhkan, pertanyaan serupa juga dapat berkembang pada penguasaan bahasa asing maupun pengetahuan peserta tentang daerah asalnya, termasuk potensi wisata dan budaya lokal. "Dalam sesi wawancara, pewawancara membangun dialog dengan peserta untuk melihat wawasan mereka," tutur Fuad.
Dia pun menegaskan proses seleksi telah dilaksanakan sesuai mekanisme nasional yang berlaku, dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, panitia seleksi provinsi, hingga tim monitoring dan evaluasi dari pusat. Dia menyampaikan, keputusan peserta yang mewakili daerah ke tingkat nasional tidak ditentukan oleh satu pihak saja.
Pemerintah provinsi, Fuad menjelaskan, memfasilitasi pelaksanaan seleksi tingkat provinsi melalui panitia seleksi daerah. Sementara itu, unsur pusat seperti BPIP dan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia atau DPPI Pusat juga terlibat langsung dalam penentuan peserta menuju tingkat nasional.
“Keputusan tidak ditentukan satu orang atau satu lembaga saja. Ini hasil penilaian lintas unsur sesuai pedoman nasional,” kata Fuad.
Fuad berujar, seleksi Paskibraka tidak hanya menilai aspek seperti nilai akademik atau tes wawasan kebangsaan semata. Fuad mengatakan, proses penilaian dilakukan secara menyeluruh untuk melihat kesiapan peserta sebagai calon pelaksana tugas kenegaraan.
Ia menyebut terdapat banyak komponen yang menjadi dasar penilaian, mulai dari kesehatan, kesamaptaan, peraturan baris-berbaris, kepribadian, wawasan kebangsaan, hingga kesiapan mental dan disiplin peserta.
Kata Fuad, seleksi dilakukan berjenjang mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga verifikasi nasional. Dari setiap provinsi dipilih tiga pasang peserta yang selanjutnya mengikuti tahapan seleksi pusat. “Memang nanti ada ranking atau akumulasi nilai dari seluruh tahapan seleksi. Akumulasi nilai tertinggi itulah yang menjadi pertimbangan untuk diutus mengikuti seleksi tingkat pusat,” ujar Fuad.
Menurut Fuad, CYL tidak masuk dalam tiga besar peserta Sulawesi Selatan yang direkomendasikan mengikuti tahapan seleksi tingkat nasional berdasarkan hasil akumulasi penilaian seluruh tahapan seleksi. Dia meminta agar proses seleksi calon Paskibraka tingkat nasional ini dilihat secara utuh dan bijaksana. “Tidak hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial,” katanya.
Fuad menyatakan, jika ditemukan hal yang perlu diklarifikasi, BPIP akan berkoordinasi dengan panitia seleksi tingkat provinsi sesuai kewenangan yang berlaku.
