2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kegiatan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi dampak aktivitas gunung berapi tersebut, termasuk potensi bahaya sekunder berupa tsunami.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan Tim Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB telah melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah, pemantauan kondisi wilayah terdampak, serta asesmen kesiapsiagaan di sejumlah kawasan pesisir Banten. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan gambaran perkembangan kondisi terkini hingga langkah penanganan dan kesiapsiagaan yang telah dilakukan di masing-masing wilayah.
"Aktivitas GAK sebelumnya berdampak berupa sebaran abu vulkanis di sejumlah wilayah Provinsi Banten dengan intensitas yang dipengaruhi arah dan kondisi angin. Kondisi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran masyarakat, khususnya di kawasan pesisir yang memiliki pengalaman terdampak tsunami Selat Sunda pada 2018," kata dia melalui keterangannya, Kamis (10/9/2026).
Berton menjelaskan, salah satu fokus utama penugasan BNPB adalah melakukan asesmen kesiapsiagaan di wilayah pesisir yang memiliki risiko terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Asesmen itu dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon, termasuk kawasan yang pernah terdampak tsunami Selat Sunda 2018.
"Penilaian menggunakan indikator Tsunami Ready yang disesuaikan dengan karakteristik risiko dan kondisi kesiapsiagaan di masing-masing wilayah," ujar dia.
Ia mencontohkan, di Kabupaten Pandeglang, asesmen dilakukan di kawasan Tanjung Lesung, Desa Sumberjaya, dan Desa Panimbangjaya. Sedangkan di kawasan Tanjung Lesung, Kecamatan Panimbang, tim menemukan rambu evakuasi menuju titik aman di kawasan resort telah tersedia dan kegiatan simulasi tsunami telah dilakukan secara berkala. Meski begitu, perangkat diseminasi informasi berupa Warning Receiver System (WRS) Gen masih dalam proses perbaikan.
Sementara di Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, rambu evakuasi telah terpasang menuju dua lokasi evakuasi akhir, yaitu Kampung Pasir Malang dan kawasan hunian tetap. Tower sirene peringatan dini tsunami di halaman Kantor Kecamatan Sumur juga dipastikan siap beroperasi.
"Desa tersebut telah memiliki SOP peringatan dini tsunami dan dalam satu tahun terakhir telah melaksanakan kegiatan gladi," kata dia.
Berton menambahkan, di Desa Panimbangjaya, Kecamatan Panimbang, pemahaman masyarakat terhadap risiko tsunami dinilai cukup baik. SOP peringatan dini tsunami telah tersedia, sedangkan tower sirene di halaman Kantor Kecamatan Panimbang dan peta jalur evakuasi di depan kantor desa terpantau dalam kondisi baik.
Di Kabupaten Serang, asesmen dilakukan di Desa Salira, Desa Karang Suraga, dan Desa Anyar. Sedangkan di Kota Cilegon, asesmen dilakukan di Kelurahan Kubangsari.
"Tim menemukan pemahaman masyarakat terhadap risiko tsunami cukup baik," kata dia.
Menurut Berton, BNPB tidak hanya melihat ketersediaan sarana dan prasarana. Lebih dari itu, BNPB juga menilai kesiapan mekanisme peringatan dini, jalur evakuasi, titik aman, SOP, kapasitas masyarakat, serta peran relawan dalam penyebaran informasi kebencanaan.
Ia menilai, secara umum sejumlah wilayah pesisir yang menjadi lokasi peninjauan telah memiliki komponen dasar kesiapsiagaan. Beberapa wilayah juga telah secara aktif melakukan sosialisasi dan gladi sebagai bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat.
"Namun demikian, BNPB memastikan seluruh perangkat sistem peringatan dini dapat berfungsi optimal. Salah satunya adalah perangkat WRS Gen di kawasan Tanjung Lesung yang masih dalam proses perbaikan," kata dia.
BNPB juga mendorong pemerintah daerah untuk memastikan jalur evakuasi, rambu, titik kumpul, serta sarana peringatan dini dapat dipelihara dan diperiksa secara berkala. Kesiapan peralatan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat sehingga sistem peringatan dini dapat diikuti dengan respons yang cepat ketika terjadi kondisi darurat.
Berdasarkan informasi PVMBG, status Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III (Siaga) hingga Selasa (8/9/2026). Aktivitas kegempaan juga masih terpantau dinamis. Karena itu, masyarakat diminta tetap mematuhi rekomendasi keselamatan, termasuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif.
