BADAN Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia Darurat. Aksi tersebut akan diselenggarakan pada hari ini, Rabu, 17 Juni 2026.
Pemberitahuan aksi tersebut tertulis dalam surat resmi BEM SI Jawa Barat yang ditandatangani oleh Koordinator Wilayah BEM SI Jawa Barat Muhamad Risaldi. Melalui surat undangan resmi itu menyampaikan lokasi aksi akan dilakukan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. “Aksi diselenggarakan mulai pukul 14.00 sampai menang,” demikian tertulis dalam surat tersebut.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Adapun tuntutan aksi dari BEM SI Jawa Barat terdapat tujuh tuntutan. Tuntutan pertama ialah meminta agar pemerintah segera menurunkan harga BBM dan menstabilkan nilai rupiah. Tuntutan kedua, mahasiswa meminta pemerintah untuk segera menyelamatkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Ketiga, benahi komunikasi kepresidenan.
Keempat, mahasiswa meminta agar ada evaluasi total program makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa atau koperasi merah putih. Kelima, cabut Undang-Undang TNI dan UU Polri. Keenam, mereka meminta agar ada evaluasi total kabinet merah putih yang inkompeten. Terakhir, mereka meminta agar menegakkan hak asasi manusia dan lawan impunitas.
Gelombang aksi mahasiswa awalnya dimulai pada Jumat, 12 Juni 2026. Aksi itu dimotori oleh Badan Mahasiswa Universitas Indonesia bersama elemen mahasiswa lainnya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Aksi pembuka yang diselenggarakan UI itu bertajuk “Selamatkan Indonesia”.
Gelombang aksi lanjutan dilakukan pada Senin, 15 Juni 2026. Aksi tetap menyasar Jakarta Pusat di jalan Merdeka Selatan (Monas) dan Gedung DPR/MPR. Gelombang demonstrasi mahasiswa lainnya turut memanas di luar Jakarta, seperti di Medan, Palembang, Surabaya, dan Makassar.
Tuntutan mahasiswa sebelumnya kurang lebih sama dengan apa yang dituntut oleh mahasiswa BEM SI Jawa Barat. Semua menginginkan agar pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok. Mendesak agar ada evaluasi total atau penghentian proyek MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih.
Mahasiswa juga menolak militerisme di wilayah sipil serta meninjau ulang UU TNI dan UU Polri. Mereka juga meminta pemerintah menstabilkan nilai rupiah dan menghentikan pemborosan APBN.
