TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) triwulan I 2025. Bendahara negara itu melaporkan sampai akhir Maret 2025 APBN mengalami kekurangan atau defisit Rp 104 triliun atau 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sri Mulyani mengatakan defisit tersebut bukan hal yang menimbulkan kekhawatiran karena masih sesuai desain. “Jadi defisit Rp 104,2 triliun itu artinya 16,2 persen dari target tahun ini,” ucapnya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 30 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seperti diketahui, defisit APBN tahun ini ditargetkan Rp 616,3 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB. Defisit terjadi saat belanja lebih tinggi dari pendapatan. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan belanja negara dalam sebesar Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun, sehingga selisih kekurangan anggaran Rp 616,3 triliun.
Sri Mulyani mengingatkan agar tak panik melihat angka defisit. "APBN 2025 didesain melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 dengan keseimbangan primer minus 63,3. Kalau lihat defisit jangan panik, karena desainnya adalah defisit primary balance (keseimbangan primer) 63,3," ucapnya.
Menteri Keuangan menyatakan bahwa defisit APBN didesain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Defisit Rp 616 triliun karena APBN dirancang melakukan countercyclical karena mendukung pertumbuhan dan akselerasi pembangunan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto, tapi tetap terukur,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan memaparkan pendapatan negara mencapai Rp 516,1 triliun. Jumlah tersebut 17,2 persen dari target tahun ini. Sri Mulyani mengatakan terjadi kenaikan signifikan pada pendapatan negara. Posisi pendapatan pada Februari, kata dia, baru Rp 316,9 triliun. “Jadi dalam waktu satu bulan atau Maret saja, pendapatan negara mengalami kenaikan Rp 200 triliun,” ujarnya
Selain itu, belanja negara juga mengalami kenaikan signifikan. Belanja negara hingga Maret telah mencapai Rp 620,3 triliun, padahal Februari lalu belanja baru mencapai Rp 348,1 triliun.
Belanja pemerintah mencapai Rp 413,2 triliun. Sri Mulyani mengatakan, khusus bulan Maret saja, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 202 triliun, padahal akumulasi Januari dan Februari baru Rp 211 triliun. “Ini menggambarkan bulan maret terjadi akselerasi belanja,” ujar Sri Mulyani.
