TEMPO.CO, Jakarta - Pada senin, 26 Mei 2025, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia tengah dikerjakan oleh departemen kementeriannya. “Ada (anggarannya), saya lupa anggarannya berapa, enggak banyak sih. Kalau tidak salah catatannya Rp 9 miliar,” katanya di Kompleks MPR/DPR/DPD RI pada Senin, 26 Mei 2025.
Fadli Zon menyebutkan bahwa angka itu bukanlah angagran yang besar untuk penggarapan naskah sejarah, pasalnya ia menyebutkan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk menggarap 11 jilid buku. Ia sebenarnya tidak menyebutkan degan detail untuk keperluan apa saja anggaran yang tidak ia anggap besar itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengungkapkan, ada 113 penulis yang terlibat dalam penggarapan proyek penulisan ulang sejarah ini. Semua penulis ini bukan hanya akademisi dan sejarawan, para ahli arkeologi, geogradi, dan bahkan arsitektur dilibatkan dalam pengerjan proyek yang diklaim Fadli sudah selesai 50 persen.
Logikanya, salah satu alokasi dari anggaran kecil Fadli ini akan digunakan untuk mebayar para orang yang terlibat dalam proyek ini. Salah satu yang terlibat adalah guru besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) sekaligus penanggung jawab utama proyek ini, Prof Dr Susanto Zuhdi.
“(Penggarapannya) mungkin sekitar 70 persen, 75 persen barangkali ya. Tapi taruh lah angka pesimisnya 70 persen," kata Susanto Zuhdi.
Selain itu, anggaran ini juga nanti bisa digunakan untuk seluruh masa penelitian dan pengumpula data untuk memastikan narasi sejarah yang lebih akurat. Jika memungkinkan, seluruh data berupa narasi sejarah ini juga akan menggunakan anggaran ini untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional yang versinya jauh lebih baru.
Proyek ini nantinya akan menuliskan ulang 11 jilid buku penulisan sejarah berupa:
1. Sejarah Awal Nusantara
2. Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
3. Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
4. Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
5. Respons terhadap Penjajahan
6. Pegerakan Kebangsaan
7. Perang Kemerdekaan Indonesia
8. masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
9. Orde Baru (1967-1998)
10. Era Reformasi (1999-2024)
11. Faktaneka dan Indeks
Urgensi dari penganggaran biaya sebesar itu bagi Fadli ditujukan untuk memperbarui ataupun memperkuat identitas bangsa. Ia khawatir jika wawasan kesejarahan Indonesia terlalu Belanda sentris, akibatkan pengetahuan generasi muda tidak lagi bisa merata.
Sederhananya, anggaran Rp 9 miliar ini untuk menunjukkan bahwa bauku sejarah Indonesai perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda atas bangsanya. Ketakutannya adalah bahwa generasi muda juga tidak lagi mengenal Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia.
"Dikira Sukarno Hatta itu satu nama, karena nama bandaranya Soekarno-Hatta, apalagi disingkat Soetta sekarang, ada nama baru. Jadi, ini menurut saya berbahaya untuk jati diri dan karakter diri kita," ucapnya dikutip dari Antara, 26 Mei 2025.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian juga menyampaika bahwa penyetujuan dari DPR untuk memberikan anggaran ini untuk memberikan penulisan sejarah yang inklusif. “Ini bukan sekadar penulisan akademis, ini membentuk memori kolektif bangsa,” ujarnya dikutip dari laman Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.
Nantinya hasil dari proyek penulisan ulang sejarah ini akan selesai sepenuhnya pada 2027. Kemudian, bisa didistribusikan dalam bentuk buku sejarah ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sebagai materi pendidikan utama.
Defara Dhanya dan Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Profil Susanto Zuhdi Guru Besar UI Ketua Tim Penulis Ulang Sejaran Indonesia
