Aliansi Masyarakat Kaltim Akan Gelar Demo Kawal Hak Angket

ALIANSI Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur menyambut keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur yang menyetujui hak angket Gubernur Rudy Mas’ud pada sidang paripurna Senin, 4 Mei 2026.

Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur, Erly Sopiansyah, mengatakan hak angket adalah langkah pertama untuk mengevaluasi kebijakan Gubernur Kaltim yang sempat diprotes dalam aksi 21 April lalu.

“Tinggal kinerja DPRD saja nih yang kami soroti, kami kawal terus,” kata Erly saat dihubungi pada Rabu, 6 Mei 2026. 

Erly menyesalkan keputusan keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim yang menarik kembali dukungan terhadap hak angket. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN Kaltim Erwin Izharuddin menginstruksikan kadernya untuk meninjau kembali hak angket tersebut. 

“Artinya ini pengkhianatan yang di mana masyarakat itu menginginkan ada hak angket dari semua permasalahan yang ada, tiba-tiba ada itu (penarikan dukungan),” kata Erly. 

Dengan keluarnya PAN, kini tinggal lima fraksi yang mendukung hak angket. Erly mengatakan aliansi akan terus mengawal proses hak angket. Ia menegaskan masyarakat yang akan menghakimi partai apabila terjadi pengkhianatan terhadap hak angket. 

“Kami berharap masyarakat-masyarakat masih cerdas untuk tidak memilih partai yang berkhianat,” ujarnya. 

Keputusan hak angket tak mengendurkan gerakan protes terhadap Gubernur Rudy Mas’ud. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur akan menggelar kembali aksi massa pada 21 Mei 2026. 

Erly mengatakan aksi nanti merupakan bentuk perlawanan terhadap kezaliman pemerintah provinsi. Aksi tersebut juga untuk mendesak agar hak angket tidak hanya mengevaluasi kebijakan gubernur, tetapi mendorong lembaga penegak hukum mengaudit korupsi, kolusi, dan nepotisme di Kalimantan Timur. 

“Tuntutannya bahwa lembaga hukum harus segera memeriksa tindak kejahatan yang dicurigai ada mark-up atau permainan di dalam kebijakan tersebut,” ujar Erly. 

Enam dari tujuh fraksi di DPRD Kaltim, kecuali Golkar, menyepakati penggunaan hak angket untuk menyelidiki kebijakan kontroversial Gubernur Rudy Mas’ud. Kebijakan kontroversial Rudy antara lain penggunaan anggaran mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar, hingga renovasi rumah jabatan gubernur Rp 25 miliar.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat koordinasi di Gedung D DPRD Kaltim, Senin malam, 4 Mei 2026 malam. Sedikitnya 21 anggota DPRD telah menandatangani usulan tersebut.

Anggota DPRD Kaltim untuk periode 2024-2029 yang terpilih dari pemilu legislatif dua tahun lalu itu ada 55 orang. Adapun rincian per fraksinya adalah Golkar (15 kursi), Gerindra (10), PDIP (9), PKB (6), PKS (4), PAN (4), NasDem (3), Demokrat (2), dan PPP (2).

Hak angket ini merupakan buntut protes ribuan massa yang menuntut evaluasi dan transparansi belanja anggaran belanja dan pendapatan daerah atau APBD oleh Gubernur Rudy Mas’ud pada 21 April 2026.

Ada dua titik lokasi demonstrasi yang berlangsung di ibu kota provinsi, Samarinda. Kedua lokasi itu, yakni Kantor Gubernur Kalimantan Timur yang berada di Jalan Gajah Mada Samarinda dan Gedung DPRD Kalimantan Timur di Jalan Teuku Umar. 

Unjuk rasa yang berlangsung hingga malam hari sempat ricuh. Namun Rudy Mas’ud tidak menemui demonstran. Ia keluar kantor dengan pengawalan ketat pada malam harinya. 

Tak berhasil mencecar gubernur mereka, massa akhirnya diterima Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur Ekti Imanuel. Kepada massa yang berdemonstrasi di depan kantornya, Ekti berjanji DPRD akan mengaudit total kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk penggunaan anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Di samping itu, ada juga tuntutan untuk menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ekti juga akan melakukan hak angket untuk mengawasi kebijakan pemda.