PEMERINTAH Kota Yogyakarta mulai mematangkan langkah penataan wilayah kumuh dan bantaran sungai perkotaan untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk pada semester kedua tahun ini. Salah satunya melalui penerapan hunian vertikal.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menuturkan penataan ini bakal diproritaskan setelah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meninjau sejumlah kawasan sasaran pada akhir Mei 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Salah satu sasaran penataan difokuskan pada kawasan bantaran Sungai Code, yang menerapkan konsep hunian vertikal," kata Hasto di Yogyakarta, Senin, 1 Juni 2026.
Dia menuturkan konsep hunian vertikal atau rumah panggung modern cocok diterapkan di pinggir sungai. Ini untuk melahirkan ruang publik yang lebih asri guna mendukung kesehatan mental masyarakat.
Hasto mengatakan penataan kawasan Code bakal dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, perusahaan, hingga pihak Keraton Yogyakarta.
Menurut Hasto, saat ini masih terdapat sekitar empat kilometer kawasan Sungai Code yang perlu ditata agar jalur inspeksi sungai tersambung dari batas Kabupaten Sleman hingga Bantul yang melintasi wilayah Kota Yogyakarta.
“Masih ada empat titik yang harus diselesaikan agar jalan di tepi Sungai Code ini nyambung dari satu titik ke titik yang lain sebagai jalan inspeksi sungai sekaligus akses darurat bagi warga,” kata dia.
Hasto menyebut kebutuhan anggaran penataan kawasan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp56 miliar. Meski demikian, pihaknya optimistis penataan dapat terus berjalan melalui dukungan berbagai pihak dan kolaborasi lintas sektor.
Adapun Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah pada Jumat, 29 Mei 2026, telah menyambangi dua lokasi sasaran penataan di Kota Yogyakarta itu, yakni Kawasan Giwangan di Kecamatan Umbulharjo dan bantaran Sungai Code di Kecamatan Gondokusuman.
Fahri menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mencari wilayah-wilayah baru, tetapi syaratnya di tengah kota supaya kehidupan masyarakat tidak berpindah terlalu jauh.
Menurutnya, jika jaraknya terlalu jauh dari pusat kota, sering kali muncul urban sprawl atau kota yang memencar keluar, yang berakibat pada masyarakat yang pindah justru kesulitan karena infrastruktur sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum belum tersedia.
"Sehingga langkah pemanfaatan lahan di tengah kota dinilai menjadi jalan keluar paling efektif, khususnya untuk wilayah padat di Pulau Jawa," kata dia.
Peninjauan lokasi, kata Fahri, bisa menjadi rekomendasi untuk penyediaan rumah vertikal di perkotaan yang berbiaya murah.
Keuntungan biaya ini muncul karena tanah tersebut merupakan tanah negara, baik milik pusat, pemerintah daerah, maupun BUMN, sehingga biaya tanah bisa ditekan melalui subsidi negara.
Langkah pengkonsolidasian tempat tinggal secara vertikal dinilai jauh lebih efisien serta nyaman mengingat lahan sawah yang kian menipis dan sekitar 60 persen penduduk Indonesia sudah berkumpul di Pulau Jawa.
"Dalam penataan ini kawasan pinggir sungai tetap harus asri, karena kawasan kumuh itu biasanya public space-nya tidak ditata, maka ke depan kawasan kumuh harus berhasil melahirkan ruang publik," kata dia.
