2 hours ago
1
Aparatur Sipil Negara (ASN) beraktivitas pada hari pertama kerja di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/4/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana menerapkan imbauan bekerja dari rumah untuk efisiensi energi dalam menghadapi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Sejumlah penumpang yang tiba di Stasiun Kereta Cepat Halim dan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta menyambut positif rencana tersebut.
Kebijakan rencananya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan diimbau untuk sektor swasta. Ini dinilai tidak hanya mengurangi konsumsi bahan bakar, tetapi juga mendorong transformasi budaya kerja berbasis digital yang lebih efisien.
Dimas Pratama (29) mengaku mendukung kebijakan tersebut karena relevan dengan pola kerja modern.
“Setelah mudik dan kembali ke Jakarta, kalau ada WFH satu hari dalam seminggu menurut saya sangat membantu. Kita bisa tetap produktif tanpa harus selalu ke kantor, apalagi sekarang semua sudah serba digital,” ujar Dimas kepada ANTARA.
Menurut karyawan perusahaan rintisan tersebut, pengalaman bekerja jarak jauh saat pandemi telah membuktikan bahwa pekerjaan tetap bisa diselesaikan dengan baik selama didukung infrastruktur digital yang memadai.
Hal senada disampaikan oleh Nur Aisyah (35), seorang pegawai swasta asal Surabaya yang ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma. Ia menilai WFH dapat mengurangi kelelahan setelah perjalanan arus balik yang cukup panjang.
“Baru sampai dari Surabaya, pasti butuh penyesuaian lagi. Kalau ada kebijakan WFH, itu bisa jadi waktu transisi sebelum kembali ke ritme kerja normal,” kata Aisyah.
Aisyah berharap perusahaan dapat mengadopsi sistem kerja fleksibel secara berkelanjutan, tidak hanya saat kondisi tertentu, sehingga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat terjaga.
Sementara itu, Andi Saputra (42), seorang aparatur sipil negara asal Yogyakarta, melihat kebijakan WFH sebagai langkah strategis pemerintah dalam merespons tantangan global, khususnya di sektor energi.
“Kalau dihitung, mobilitas harian pekerja memang menyumbang konsumsi BBM cukup besar. Jadi kebijakan ini masuk akal. Selain hemat energi, juga bisa mengurangi kemacetan,” ujar Andi.
Ia berharap implementasi WFH dapat dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik, khususnya bagi instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan mekanisme dan peraturan WFH akan didetailkan. Ia juga memastikan aturan ini harus disesuaikan dan tidak untuk karyawan yang bekerja di sektor pelayanan publik.
sumber : ANTARA
