TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima berujar pada masa sidang ini akan memprioritaskan pembahasan tentang revisi Undang-Undang Pemilih Umum (Pemilu). Aria Bima menilai perubahan revisi UU Pemilu lebih mendesak dibahas dibandingkan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
"(Prioritas Komisi II DPR tahun ini) Undang-Undang Pemilu," ujar Aria saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aria Bima mengatakan Komisi II sudah mengundang berbagai stakeholder untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu, baik itu Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. Di antara pihak yang ia sebut ialah, pengamat politik, organisasi non-pemerintah, Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN), hingga Universitas Indonesia.
"Kami akan undang Universitas Gajah Mada, CSIS dan satu lagi lembaga kajian pemilu untuk kita undang sebagai narasumber untuk evaluasi pemilu yang gunanya untuk membahas di dalam pembahasan Undang-Undang pemilu," kata Aria Bima.
Aria Bima menyebut ia akan meminta ke pimpinan DPR agar pembahasan RUU Pemilu diberikan kepada Komisi II DPR. Ia tidak ingin RUU Pemilu dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg). "Baiknya kalau Undang-Undang Pemilu itu ya di leading sector, mitra kerja, di Komisi II," ujar Bima.
Bila RUU Pemilu dibahas di Baleg, menurut Bima, itu tak sesuai dengan kapasitas Baleg. "Fungsi Baleg bukan membuat undang-undang. Fungsi Baleg itu adalah sinkronisasi. Jangan sekarang ini dibalik, " kata dia.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengatakan inisiator perubahan RUU Pemilu merupakan Baleg. Kendati begitu, Zulfikar sepakat dengan Aria Bima untuk mendesak agar RUU Pemilu akan dibahas oleh Komisi II.
"Yang menyiapkan perubahan UU Pemilu itu Baleg, tapi Komisi II berusaha agar itu disiapkan oleh Komisi II. Kami sudah lobi ke pimpinan dan terakhir saya bincang-bincang dengan Wakil Ketua DPR dari Golkar sudah ada arah untuk mengembalikan ke komisi II, " kata Zulfikar di kantor Bawaslu, Jakarta, pada Selasa, 15 April 2025.
