TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan tidak terbitnya visa untuk haji furoda harus ditanyakan kepada Kerajaan Arab Saudi. Sebab, visa haji furoda dikeluarkan oleh mereka.
"(Visa haji furoda) ditanyakan ke Pemerintah Saudi. Dia yang keluarin visanya. Visa haji itu semuanya dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia," kata Sugiono di Padepokan Pencak Silat, Jakarta, Sabtu, 31 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sugiono mengatakan, pemerintah saat ini sedang mendekati Arab Saudi. Kemenlu dan Kemenag sudah ada pembicaraan dengan Arab Saudi. Namun, dia belum menjelaskan isi pembicaraan itu.
Kerajaan Arab Saudi belum menerbitkan visa untuk haji furoda sampai dengan batas akhir pelayanan. Walhasil, sejumlah jemaah yang daftar haji melalui jalur tersebut kemungkinan gagal berangkat.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan dari total kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah, visa yang berhasil terbit hanya 203.279.
"Saat ditutup, masih ada 41 visa yang masih dalam proses pemvisaan. Ini artinya sudah tidak memungkinkan dilanjutkan prosesnya," kata Hilman dikutip melalui laman Kementerian Agama pada Kamis, 28 Mei 2025.
Sebagai informasi, Furoda merupakan program ibadah haji yang diatur langsung oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi. Di program haji furoda, jemaah yang akan berangkat akan mendapatkan visa undangan khusus atau visa mujamalah yang berbeda dengan visa jemaah haji dengan kuota nasional atau reguler.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah saat ini tengah mengusahakan agar visa haji furoda calon jemaah haji Indonesia dapat terbit tahun ini. Dia menyebut telah membangun komunikasi yang yang intens dengan pemerintah Arab Saudi.
"Kami sudah komunikasi terus. Siang malam kami komunikasi," ucap Nasaruddin saat ditemui di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis, 29 Mei 2025.
Menurut dia, masih banyak visa calon jemaah haji furoda yang belum terbit. Kendati demikian, Imam Besar Masjid Istiqlal itu menekankan bahwa keputusan penerbitan visa furoda bukan kewenangan Kementerian Agama, tetapi sepenuhnya menjadi otoritas pemerintah Arab Saudi.
"Kami lagi menunggu Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami, tapi kami akan bantu insya Allah," kata dia.
Andi Adam Faturahman, Dede Leni Mardianti, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini
