6 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Universitas Terbuka (UT) menyatakan sistem pembelajaran terbuka menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan usia, profesi, maupun status sosial. Perguruan tinggi tersebut juga menegaskan seluruh mahasiswa menjalani standar akademik yang sama, termasuk pejabat negara dan tokoh publik.
Hal itu disampaikan dalam Wisuda UT Tahun Akademik 2025/2026 Genap Wilayah 2 di Tangerang Selatan, Selasa (14/7/2026), yang diikuti sekitar 1.500 lulusan dari 13 UT Daerah. Sejumlah wisudawan berasal dari beragam latar belakang, di antaranya Kiper Timnas Futsal Indonesia Muhammad Albagir, Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Habibur Rochman, serta Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra.
Rektor UT Prof Ali Muktiyanto mengatakan, sistem pembelajaran terbuka yang diterapkan UT menjadi alternatif bagi masyarakat yang belum dapat mengakses pendidikan tinggi melalui perguruan tinggi konvensional.
“Kita ingin menyatakan betul bahwa UT memang berkomitmen untuk ikut sama-sama berjuang meningkatkan kualitas diri bangsa kita. Hanya bangsa yang berpendidikan yang bisa meraih cita-cita menjadi negara yang maju, dan tidak ada sejarahnya negara maju itu tidak dipelopori oleh kaum terpelajar,” ujar Ali, Selasa (14/7/2026).
Ali mengatakan, setiap tahun terdapat lebih dari 1,2 juta lulusan sekolah menengah yang belum tertampung di perguruan tinggi negeri maupun swasta konvensional. Menurut dia, UT memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan mulai jenjang sarjana hingga doktor, sekaligus meningkatkan kompetensi melalui reskilling dan upskilling.
UT juga mulai menerapkan pendekatan Outcome Based Education (OBE) agar proses pembelajaran lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
“Artinya, ini betul-betul diharapkan link dengan kebutuhan masyarakat, tidak hanya sekadar link dengan dunia usaha, industri, dan kerja, tetapi juga kebutuhan masyarakat,” kata Ali.
Wakil Rektor Bidang Akademik UT Prof Rahmat Budiman mengatakan, seluruh mahasiswa memperoleh layanan dan menjalani proses akademik dengan standar yang sama tanpa perlakuan khusus.
“Sehingga, bapak/ibu pejabat di sini juga kualitas pendidikannya, layanannya, juga sama. Kalau mereka tidak lulus ya tidak lulus, tidak ada dispensasi karena kita tidak memandang status. Jadi sekali lagi, fondasi kami adalah kualitas, kami hidup bersama kualitas, dan kami itu hidup untuk kualitas,” ujar Rahmat.
sumber : Antara
