TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi penerapan tarif Trump terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia. Pemerintah akan bernegosiasi delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Amerika Serikat.
Airlangga memaparkan Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS. Tim lintas kementerian dan lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto disebut telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Koordinasi dilakukan beserta perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional. "Pemerintah akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC,” ucapnya lewat pernyataan resmi, Kamis, 3 April 2025.
Seperti diketahui Presiden AS Donald Trump secara resmi menerapkan tarif dasar sebesar 10 persen terhadap impor dari semua negara yang masuk ke AS. Trump juga mengenakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff kepada Indonesia sebesar 32 persen. Tarif resiprokal AS ini akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.
Menurut Airlangga, pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. “Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia, kata dia, akan segera menghitung dampak pengenaan tarif impor AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Termasuk mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.
Airlangga memaparkan pemerintahan Prabowo Subianto tetap berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN). Khususnya di tengah gejolak pasar keuangan global setelah pengumuman tarif resiprokal AS.
“Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” ujarnya.
