TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok Madrid akan bersidang pada Ahad 25 Mei 2025 di ibu kota Spanyol dalam upaya untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel agar menghentikan serangan militernya di Jalur Gaza.
"Kami ingin memobilisasi suara-suara dari Uni Eropa, tetapi juga mengajak mereka yang berada di luar Uni Eropa di negara-negara Arab dan Islam," kata Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares pada Selasa dalam sebuah wawancara, El Pais melaporkan seperti dikutip Anadolu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami semua menginginkan hal yang sama: mengakhiri perang ini, mencegah Gaza menjadi kuburan massal, dan memutus blokade Israel terhadap bantuan kemanusiaan," katanya.
Pembicaraan tingkat tinggi tersebut akan menjadi pertemuan resmi kelima Kelompok Madrid, yang mencakup para menteri dari Kelompok Kontak Arab-Islam di Gaza serta beberapa negara Eropa.
Pertemuan terakhirnya pada September 2024 mencakup partisipasi dari Spanyol, Norwegia, Slovenia, dan Irlandia di pihak Eropa serta dari Palestina, Arab Saudi, Yordania, Turki, Mesir, Qatar, dan Bahrain di pihak Arab-Islam.
Pertemuan tersebut dijadwalkan pada hari yang sama saat Uni Eropa mengumumkan peninjauan ulang Perjanjian Asosiasi dengan Israel.
Perjanjian ini memberikan hak istimewa perdagangan terhadap Israel dengan syarat kepatuhan terhadap hak asasi manusia. Peninjauan ulang tersebut didukung oleh 17 negara dari total 27 negara anggota, menurut pejabat Uni Eropa.
Sebanyak 9 negara menentang dan 1 negara abstain. Di antara 9 negara yang menolak adalah Jerman, Hungaria, Siprus, Bulgaria dan Lithuania.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengumumkan penghentian negosiasi perjanjian perdagangan bebas Inggris-Israel yang baru.
"Kami menangguhkan pembicaraan," katanya, menuduh Israel menjalankan "kebijakan yang kejam" di Gaza.
Sementara itu, Kongres Spanyol telah memberikan suara mendukung embargo senjata terhadap Israel.
Kelompok Madrid, yang didukung oleh Uni Eropa, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam, sebelumnya telah menyerukan gencatan senjata segera dan telah menganjurkan solusi dua negara.
"Kami ingin menyumbangkan semua dukungan, kekuatan, dan kapasitas diplomatik kami untuk pertemuan PBB bulan depan, dengan tujuan menyelesaikan dan melaksanakan solusi dua negara," kata Albares, mengacu pada konferensi PBB yang direncanakan pada Juni di New York.
Konferensi tersebut akan mengupayakan pengakuan yang lebih luas atas Palestina sebagai negara berdaulat. Sekitar 147 negara telah mengakui Palestina, termasuk banyak negara di Eropa Timur.
