TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pada aspek pencegahan, KPK telah memetakan titik rawan korupsi, baik melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) maupun Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam dua tahun terakhir yakni 2023 dan 2024, hasil SPI Kabupaten Mempawah mengalami penurunan 2,02 poin dari 74,17 menjadi 72,15. Responden internal di lingkungan Kabupaten Mempawah juga menilai bahwa dimensi pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih rawan disusupi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Itu terpotret dari adanya penurunan skor, minus 17,63 poin dari 91,02 pada tahun 2023 menjadi 73,79 tahun 2024,” kata dia dalam keterangan tertulis, Ahad, 11 Mei 2025.
Di sisi lain, kata Budi, pengelolaan anggaran di lingkungan Mempawah dinilai rentan terjadi kebocoran. Gambaran tersebut terlihat dari menurunnya penilaian responden internal, yang semula 88,22 menjadi 74,99. KPK juga memetakan titik rawan celah korupsi sebagai upaya pencegahan melalui MCSP, yang terdiri dari delapan fokus area. Meniliik hasil MCSP 2024 Kabupaten Mempawah, terdapat penurunan 2 poin dari skor 86 (2023) menjadi 84.
Dari delapan fokus area, dua di antaranya, yakni Pengawasan APIP dan Optimalisasi Pajak menjadi area dengan skor terendah dengan nilai 78 dan 75. Jika dilihat rinci pada area pengawasan APIP, sub-indikator kapasitas APIP mencatatkan skor 50—jauh dari area terjaga. Sehingga, kinerja pengawas pada pemerintah daerah Mempawah diharapkan dapat ditingkatkan demi menciptakan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan bersih.
Tidak hanya itu, area pengadaan barang dan jasa juga mengalami penurunan. Meski masih berada di angka 93, secara rinci, sub-indikator reviu dan konsolidasi pengadan masih tercatat nilai 70. Skor itu mencerminkan bahwa masih ada kerawanan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Budi menjelaskan bahwa penurunan skor SPI dan MCSP di Kabupaten Mempawah menjadi indikator penting untuk membenahi tata kelola pemerintahan, terutama pada pengawasan internal dan pengadaan barang/jasa yang rawan menjadi celah korupsi. Karena itu, KPK mengajak seluruh pemangku kepentingan daerah untuk menjadikan hasil SPI dan MCSP sebagai dashboard integritas dalam menyusun prioritas pembenahan, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pengadaan dan pengawasan.
