TEMPO.CO, Jakarta - Isu reshuffle kabinet belakangan santer terdengar. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengancam akan menyingkirkan pejabat yang korup, melakukan penyelewengan, dan tidak setia kepada undang-undang dari pemerintahannya. Kepala negara juga mengingatkan pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas untuk mundur saja.
“Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana, yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar akan kita tindak,” kata Prabowo saat menyampaikan amanat pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juni 2025.
Terkait isu reshuffle ini, sejumlah menteri pun buka suara. Berikut ragam respons dari menteri kabinet Merah Putih hingga istana.
Budi Gunadi Sebut Reshuffle Hak Presiden
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi isu reshuffle kabinet yang belakangan mencuat. Menurut dia, yang memiliki hak melakukan kocok ulang kabinet adalah Presiden Prabowo.
Dia pun mengklaim tidak mengetahui dirinya akan direshuffle atau tidak. "Wah itu haknya presiden. Tanya presiden ya," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Juni 2025.
Budi juga mengaku baru selesai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan selama 3 jam. Dia mengaku tidak ditegur atas berbagai pernyataannya yang menuai kontroversi publik. Salah satu pernyataan itu pria celana jeans ukuran 33 berpotensi lebih cepat meninggal dunia.
Budi justru berkelakar isu teguran itu berasal dari wartawan. "Itu kata wartawan, bukan kata saya," ungkapnya. "Kami justru dikasih minum air kelapa dikasih sampai 2 gelas," kata dia.
Istana: Isu Reshuffle Hanya Spekulasi
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan isu perombakan atau reshuffle kabinet hanya spekulasi masyarakat. Menurut dia, hanya Prabowo Subianto yang berhak menentukan reshuffle kabinet Merah Putih.
"Orang yang di luar nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja," kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.
Dia mengatakan, Prabowo dapat melakukan reshuffle kapan saja. Selama Prabowo belum mengumumkan, isu reshuffle hanya aspirasi dari masyarakat. "Atau aspirasi, tolong ganti ini, tolong ganti ini, itu bisa juga berupa aspirasi," kata dia.
Dia pun mengatakan, reshuffle berpeluang terjadi. Namun, dia kembali menegaskan, Prabowo yang menentukan siapa dan kapan waktu reshuffle. "Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden," kata dia.
Bahlil Bilang Reshuffle Hak Prerogatif Presiden
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Dia meminta tidak perlu memikirkan ada atau tidaknya reshuffle.
Bahlil menyampaikan itu untuk merespons kabar dirinya akan direshuffle oleh Prabowo Subianto. "Kita itu jangan berpikir bertindak melewati batas kewenangan. Kewenangan semua itu ada hak prerogatif presiden," kata Ketua Umum Partai Golkar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Mei 2025.
Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak banyak bicara ketika ditanya isu reshuffle kabinet. Dia mengatakan tidak paham. "Belum paham," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025.
Hendrik Yaputra, Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
