3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menghadapi tantangan berat dalam mengejar target penerimaan pajak 2025. Hingga akhir September, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.295,3 triliun atau 62,4 persen dari target Rp 2.076,9 triliun, turun 4,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.354,9 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, perlambatan penerimaan pajak disebabkan oleh tekanan harga komoditas global dan penurunan aktivitas ekspor.
“Lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu karena penurunan harga minyak dan gas (migas) serta sektor pertambangan,” ujar Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Secara keseluruhan, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.863,3 triliun atau 65 persen dari outlook tahun ini. Angka tersebut turun 7,2 persen dibandingkan September 2024 yang mencapai Rp 2.008,6 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat, perlambatan terjadi hampir di seluruh jenis pajak, terutama pada pajak penghasilan (PPh) badan dan pajak pertambahan nilai (PPN) impor yang terdampak pelemahan ekspor-impor serta penurunan harga batu bara dan minyak dunia.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 221,3 triliun atau turun 2,9 persen dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya volume impor serta turunnya nilai pabean akibat pelemahan harga komoditas.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara hingga akhir September 2025 mencapai Rp 2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari outlook. Realisasi tersebut tumbuh 5,1 persen dibandingkan tahun lalu, dengan belanja kementerian/lembaga mencapai Rp 800,9 triliun atau 62,8 persen dari target.
Meski belanja meningkat, defisit APBN melebar menjadi Rp 371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kenaikan defisit ini dipicu oleh turunnya pendapatan negara di tengah akselerasi belanja pemerintah pusat dan bantuan sosial (bansos).
Purbaya menyebut, pemerintah tetap menjaga keseimbangan primer yang masih positif di level Rp 18 triliun. “APBN tetap menjadi instrumen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat,” tegasnya.
