4 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah pemotongan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan menutup celah penyalahgunaan dana negara. Langkah ini diumumkan dalam pernyataan video yang dirilis oleh Sekretariat Presiden di Jakarta pada Kamis.
Dalam inisiatif awal untuk meningkatkan efisiensi, Prabowo menyebutkan bahwa pemerintah berhasil menghemat Rp308 triliun dari anggaran pemerintah pusat. "Penghematan ini berasal dari pengeluaran yang tidak masuk akal. Jika tidak dipotong, dana tersebut berpotensi besar mengarah pada korupsi," ujar Prabowo.
Penghematan Rp308 triliun tersebut berasal dari tinjauan awal terhadap pengeluaran pemerintah pusat, yang bertujuan mengidentifikasi alokasi yang tidak efisien dan tidak diperlukan. Prabowo memperingatkan bahwa jika dana tersebut tidak dikendalikan, maka akan membebani keuangan negara tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Prabowo juga menyoroti Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang tinggi, saat ini di angka 6,5, jauh di atas negara-negara tetangga. Menurutnya, ICOR yang tinggi ini mencerminkan ketidakefisienan sekitar 30 persen, setara dengan sekitar US$75 miliar dari anggaran negara yang mendekati Rp3.700 triliun.
Pemotongan Anggaran dan Efisiensi
Pemotongan anggaran menargetkan pengeluaran seperti acara seremonial, perlengkapan kantor, serta pertemuan dan seminar di luar kantor, yang menurut Prabowo sering kali gagal mengatasi isu inti seperti pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah juga meninjau praktik pengadaan rutin, termasuk pembelian komputer dan peralatan kantor yang sering dilakukan setiap tahun.
Prabowo menekankan bahwa penghematan substansial masih mungkin dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap pengeluaran non-esensial di seluruh lembaga pemerintah. Sebagai langkah tambahan untuk mengurangi biaya operasional, pemerintah mempertimbangkan pengaturan kerja baru, termasuk minggu kerja yang lebih pendek dan adopsi kerja jarak jauh yang lebih luas.
"Saya melihat negara lain mengurangi minggu kerja dari lima hari menjadi empat, seperti Filipina dan Pakistan. Kemudian ada kerja dari rumah. Selama COVID, kita berhasil melaksanakannya dengan baik. Saya pikir kita bisa melakukannya lagi. Mungkin 75 persen pegawai bisa bekerja dari rumah," kata Prabowo.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
