1 hour ago
3
Warga menikmati pemandangan matahari terbenam di dermaga Pantai Amahusu, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sabtu (22/10/2022).
REPUBLIKA.CO.ID, AMBON — Pemerintah Provinsi Maluku bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkuat kolaborasi dalam akselerasi pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Kolaborasi ini dipandang penting mengingat kekayaan sumber daya alam Maluku perlu dijaga agar dapat menopang kehidupan generasi mendatang.
Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menegaskan pengelolaan sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara serampangan. “Beberapa waktu lalu gubernur telah bertemu dengan Menteri Kehutanan untuk membahas pengendalian izin perusahaan kayu logging. Gubernur menegaskan kita tidak boleh sembarangan mengeksploitasi sumber daya alam karena anak cucu kita juga membutuhkan kehidupan di masa depan,” ujarnya dalam dialog kebijakan Provinsi Maluku, Selasa (16/9/2025).
Vanath menyebut, posisi geografis Maluku yang berada di jantung Coral Triangle menjadikannya salah satu penjaga ekosistem laut global. Terumbu karang, mangrove, dan padang lamun berperan penting sebagai penyerap karbon alami sekaligus pelindung pesisir dari dampak perubahan iklim. “Kita adalah bagian dari masyarakat dunia. Karena itu, ada kewajiban bersama untuk menjaga iklim,” tegasnya.
Kekayaan perikanan, rempah, dan kehutanan juga dapat mendorong ekonomi hijau jika dikelola secara berkelanjutan.
Maluku, menurut Vanath, memiliki kontribusi strategis terhadap pencapaian target pengendalian emisi karbon melalui rehabilitasi hutan, restorasi pesisir, serta pengembangan energi terbarukan.
Ia menambahkan, kearifan lokal seperti tradisi Sasi merupakan contoh nyata praktik konservasi berbasis budaya yang relevan dengan agenda lingkungan global. Dengan itu, Maluku bukan hanya wilayah yang rentan terdampak perubahan iklim, tetapi juga bagian dari solusi melalui kontribusi ekologi, budaya, dan diplomasi lingkungan.
Dialog kebijakan ini menghadirkan Deputi Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, pimpinan OPD, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.
sumber : Antara
