Pemprov Kalbar Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak Berat

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK, – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan provinsi tetap menjadi prioritas utama. Fokus utama adalah pada penanganan ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan berat, meskipun anggaran daerah terbatas, ungkap Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di Pontianak, Minggu.

Pemprov Kalbar mengambil kebijakan ini untuk menjaga konektivitas antarwilayah dan memastikan kelancaran aktivitas masyarakat serta distribusi ekonomi. Dalam kondisi fiskal yang mengharuskan efisiensi, penanganan dilakukan secara bertahap dan terencana, dengan mengutamakan jalan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurut Ria Norsan, pendekatan yang diambil saat ini menitikberatkan pada perbaikan fungsional agar jalan tetap dapat dilalui, terutama pada jalur utama mobilitas warga dan distribusi barang. "Kami memahami keinginan masyarakat untuk perbaikan permanen, namun dalam kondisi efisiensi, penanganan dilakukan bertahap. Yang penting jalan tetap bisa digunakan dan aktivitas tidak terganggu," jelasnya.

Langkah Konkret Perbaikan Jalan

Untuk langkah konkret, Pemprov Kalbar telah mengaktifkan kembali unit pemeliharaan jalan dan jembatan serta meningkatkan konstruksi jalan sepanjang 40,30 kilometer pada 22 ruas jalan yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025. Selain itu, pemerintah juga memperkuat infrastruktur pendukung dengan penanganan jaringan irigasi seluas 9.172 hektare dan normalisasi saluran sepanjang 1.035 kilometer untuk mendukung produktivitas sektor pertanian.

Gubernur Norsan mengakui bahwa penanganan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti curah hujan tinggi, kondisi geografis wilayah, dan tingginya beban kendaraan yang mempercepat kerusakan jalan. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pemprov Kalbar mengapresiasi perhatian serta masukan dari masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan. Partisipasi publik dinilai penting sebagai bentuk pengawasan dalam proses pembangunan. "Ke depan, kami berharap dukungan masyarakat terus terjaga agar upaya peningkatan kualitas infrastruktur dapat berjalan optimal, khususnya dalam meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta konektivitas antarwilayah di Kalimantan Barat," ujar Ria Norsan.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara