2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengerahkan 40 personel Satuan Tugas (Satgas) Drainase untuk memastikan saluran air tetap berfungsi optimal dan aliran tetap lancar. Ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir di titik rawan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Zuhaelsi Zubir mengatakan sebagai bentuk respons cepat dari laporan masyarakat, tim Satgas langsung melakukan pembersihan sedimentasi, penyisiran sampah, hingga pengecekan kondisi fisik saluran yang berpotensi menghambat aliran air. "Langkah-langkah ini kami terus upayakan untuk meminimalisir terjadinya genangan susulan serta meningkatkan kenyamanan para pengguna jalan di kawasan Jalan Urip Sumoharjo dan AP Pettarani," ujarnya pada Sabtu (6/12/2024).
Penanganan dilakukan di Jalan Urip Sumoharjo sepanjang kantor Gubernur Sulsel, serta depan kampus UMI Makassar, kemudian di Jalan AP Pettarani depan Kampus UNM. Dua lokasi itu menjadi perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum Makassar karena setiap tahunnya selalu menjadi langganan banjir saat hujan dengan intensitas tinggi.
"Kehadiran personel dalam jumlah besar ini bertujuan memastikan penanganan berjalan efektif dan saluran dapat dipulihkan dengan cepat," ujarnya.
Dalam proses pengerjaan, tim Satgas menemukan adanya jaring-jaring dari pohon nipah yang ikut terbawa arus dan menghambat aliran air di dalam saluran. "Juga, material tersebut menjadi salah satu faktor penyebab melambatnya pembuangan air ketika intensitas hujan meningkat," kata dia.
Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang mengguyur Kota Makassar dan sejumlah wilayah di Sulsel, beberapa hari kedepannya. Sejumlah provinsi bahkan berada pada level Siaga, yang mengindikasikan potensi hujan lebat, sangat lebat yang dapat memicu banjir, hingga gangguan hal lainya.
Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah rawan. Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga pemerintahan terbawah di tingkat kelurahan dan RT/RW.
Terkait kondisi cuaca ekstrem ini, perlu antisipasi terkait kondisi wilayah tergenang air, pohon tumbang serta titik rawan yang mengganggu aktivitas warga.
"Kepada seluruh Kadis, Camat, Lurah hingga RT/RW untuk memonitor wilayah masing-masing secara aktif, turun langsung memastikan kondisi masyarakat aman," imbuh dia.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dan kerja cepat aparat wilayah. Appi meminta agar setiap potensi akibat cuaca ekstrem segera dilaporkan secara berjenjang dan ditindaklanjuti. Bahakan perlu didirikan Posko siaga di setiap Kecamatan dna Kelurahan.
"Jika terjadi genangan air, banjir, pohon tumbang, atau instalasi listrik yang membahayakan, segera laporkan ke posko siaga. Dinas terkait seperti BPBD Makassar, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, serta Damkar, harus siaga untuk bergerak cepat," ujarnya.
