3 hours ago
4
Pemkot Madiun siap ikuti aturan penerapan WFH bagi ASN.
REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN, – Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, siap mendukung kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan energi tanpa mengesampingkan pelayanan publik. F. Bagus Panuntun, Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun, menyatakan kebijakan ini akan mendorong sistem pemerintahan berbasis smart city.
"Karena sudah resmi, maka Pemkot Madiun akan mendukung apa yang menjadi arahan Kemendagri," ujar Bagus Panuntun di Madiun, Rabu. Ia menambahkan bahwa kebijakan WFH ini akan menjadi momentum bagi pemkot untuk menjalankan sistem kerja yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi.
Pemkot Madiun akan menerapkan kebijakan ini sesuai ketentuan yang berlaku, namun tetap mempertimbangkan kondisi daerah. Pejabat eselon II dan III tetap diwajibkan hadir di kantor untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal.
Selain itu, Pemkot Madiun juga merencanakan kebijakan khusus setiap hari Jumat, yakni mendorong ASN menggunakan sepeda atau ojek daring saat berangkat kerja. Ini bertujuan untuk mendukung penggunaan transportasi umum, memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, serta sebagai upaya ramah lingkungan.
"Nanti dari pemkot, hari Jumat masuk kerja menggunakan sepeda atau ojek online. Arahan ini supaya bisa menggunakan transportasi umum yang juga membantu masyarakat," katanya. Bagus menambahkan bahwa Kota Madiun yang relatif kecil menjadi keuntungan tersendiri dalam penerapan kebijakan ini.
Sebelumnya, pemerintah pusat telah menerapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat melalui surat edaran dari Menteri PANRB dan SE Mendagri. Kebijakan ini bertujuan untuk menghemat APBN sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM, dengan total potensi penghematan konsumsi BBM masyarakat mencapai Rp59 triliun.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
