2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah di Tanah Papua sepakat untuk mendorong arah pembangunan yang lebih kontekstual dengan karakter dan kebutuhan masyarakat setempat. Prinsip itulah yang kini dirumuskan dalam kebijakan pembangunan dengan “rasa Papua” atau astacita ala Papua.
Kesepakatan tersebut adalah hasil dari pleno dua hari antara BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Pembangunan Papua di Manokwari. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengatakan, hasil pleno tersebut telah diserahkan kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk ditindaklanjuti.
“Ada beberapa poin yang sangat penting dan strategis dalam rangka percepatan pembangunan otonomi khusus Papua.
Misalnya seperti pendidikan, masalah pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur pemberdayaan ekonomi masyarakat kita di Papua. Ditambah dengan isu-isu lain yang ada di daerah,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).
Terkait pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ribka menjelaskan bahwa pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut sudah mulai berjalan, khususnya di Papua Barat. “Untuk Provinsi Papua Barat ini sudah dimulai. Tadi sudah dikunjungi oleh bapak Wakil Presiden di SMPN 14 Nuni di kecamatan Manokwari Utara,” ujarnya.
Selain MBG, Ribka juga menyebut kedepannya pemerintah akan membagikan Starlink ke 300 titik. Dimana salah satu titiknya sempat ditinjau langsung oleh Gibran. Dalam kesempatan itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan 10 laptop, 10 PC All-in-One, dan 10 perangkat internet Starlink untuk empat sekolah di wilayah tersebut.
Langkah itu, menurutnya menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan dan memastikan pemerataan kualitas pembelajaran di daerah terpencil. “Direncanakan ada sekitar 300 titik untuk Papua dan NTB. Jadi akan secara fokus bagaimana dalam rangka peningkatan pendidikan,” katanya.
Kendati demikian, ia mengakui percepatan pembangunan membutuhkan peran banyak pihak, termasuk sektor swasta.
“Pemerintah ingin menggerakkan dua mesin sekaligus—birokrasi dan swasta. Kalau hanya birokrasi yang bekerja, penyerapan bisa lambat dan pertumbuhan ekonomi sulit tercapai. Karena itu, dalam quick win dua bulan ini, selain arahan Presiden, kami juga mendorong kolaborasi ini di enam provinsi,” ujarnya.
