Pemerintah Anggarkan Rp 60 Triliun untuk Darurat Bencana di APBN 2026

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah menyiapkan anggaran penanganan darurat bencana sebesar Rp 53–Rp 60 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dana ini dapat digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi keadaan darurat bencana.

“Berkenaan dengan masalah bencana, sedang dihitung final dan diperkirakan akan mencapai angka Rp 53–Rp 60 triliun dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026), seperti dalam siaran pers.

Dana sebesar Rp 53– Rp 60 triliun tersebut dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Ada dana siap pakai. Dana siap pakai itu adalah dana yang dialokasikan ke BNPB yang akan dipergunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat atau keadaan bencana,” jelas Prasetyo.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk proses pemulihan pascabencana. “Berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai. Artinya, ada alokasi dari APBN tersendiri,” ujar Prasetyo.

Ia menambahkan, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian APBN. Mekanisme perubahan anggaran telah diatur sedemikian rupa. Apabila diperlukan, pemerintah dapat melakukan penyesuaian anggaran.

“Kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme, di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya jika terjadi penyesuaian-penyesuaian,” tutupnya.

Secara keseluruhan, belanja negara dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.842,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.153,6 triliun dengan defisit sebesar 2,68 persen produk domestik bruto (PDB).

APBN 2026 diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.