6 hours ago
3
Warga berbelanja saat mengunjungi Jakarta Fair 2026 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Pemerintah DKI Jakarta kembali menggelar Jakarta Fair dalam rangka gelaran HUT ke-499 Jakarta. Penyelenggaraan tahun ini diperkirakan akan lebih meriah lantaran jumlah peserta mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tercatat sebanyak 2.800 peserta dan 1.800 tenant dengan komposisi 55persen sektor swasta dan 45 persen sektor UMKM akan memamerkan produk-produk andalannya yang tersebar di seluruh area.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyempurnakan ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penegasan kriteria penerima fasilitas agar insentif perpajakan lebih tepat sasaran. Penyuluh Pajak Ahli Muda Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Monica Christina Panjaitan mengatakan perubahan yang dilakukan pemerintah bukan menghapus fasilitas pajak UMKM, melainkan memperjelas sejumlah ketentuan yang selama ini dinilai masih terlalu luas.
"Pada intinya sebenarnya tidak perlu khawatir bagi pelaku usaha UMKM. Peraturan terbaru hanya menambahkan beberapa kriteria tertentu sehingga lebih diperinci," kata Monica dalam diskusi pada Jakarta Kreatif Festival di Jakarta, Ahad (5/7/2026).
Ia menjelaskan, penyempurnaan aturan dilakukan antara lain melalui pengelompokan jenis penghasilan secara lebih rinci.
Pemerintah kini membedakan penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, maupun penghasilan dalam negeri lainnya sehingga penerapan tarif PPh Final menjadi lebih sesuai dengan karakteristik wajib pajak.
Menurut Monica, langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap kebijakan PPh Final UMKM yang telah diterapkan sejak beberapa tahun lalu.
"Kalau dulu itu memang kita luas. Peraturan ini dulu terbit sebagai pembelajaran sebelum bisa menggunakan tarif yang sebenarnya," ujarnya.
Selain memperjelas klasifikasi penghasilan, pemerintah juga melakukan perubahan terhadap sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022.
Monica menerangkan, perubahan itu mencakup perluasan subjek PPh Final 0,5 persen yang kini meliputi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi.
sumber : ANTARA
