4 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 17 Oktober 2025, realisasi belanja APBD Jawa Barat sudah mencapai 73,34 persen dan pendapatan 66 persen. Namun, meskipun mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, justru baru menegur para pejabatnya karena masih ada potensi kas yang belum terserap.
“Pagi hari ini saya malah negur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat. Karena hari ini dicek kasnya berapa? Kasnya ada Rp2,5 triliun,” ujar Dedi, di Gedung Sate, Bandung, Senin (20/10/2025).
Dedi mengatakan, pada kedua pejabat tersebut ia bertanya terkait daya serap belanja pemerintah sampai akhir tahun 2025. “Kalau sampai Desember itu daya serap pemerintah berapa? Daya serah pemerintah sampai Desember ada Rp7,5 triliun. Sumber keuangan yang musik mungkin masuk berapa? Sumber keuangan yang musik mungkin masuk ada Rp6,5 triliun. Berarti Rp 9 triliun saya bilang, itu masih ada sisa,” paparnya.
Menurut Dedi, meskipun pusat menilai sistem pengelolaan keuangan belanja dan pendapatannya paling tinggi, tapi ia tak mau dikatakan paling tinggi karena masih ada potensi APBD yang bisa diserap untuk belanja publik.
“Saya nggak mau dikatakan paling tinggi. Saya masih paling rendah. Karena apa? Karena masih ada duit yang nanti dihitungan Desember itu, masih ada perhitungan sekitar space-nya Rp500 miliar itu tadi. Dan yang Rp500 miliar itu hari ini sudah saya putuskan untuk terus didorong menjadi belanja,” katanya.
Saat ini, kata dia, masih ada kebutuhan untuk belanja infrastruktur publik yang mendasar seperti perbaikan jalan. “Jadi hari ini kita akan mendorong lagi penambahan ruas-ruas jalan yang dilakukan perbaikan atau hotmik. Ya terutama di antaranya jalan-jalan yang hotmik itu, saya nggak mau lihat jalan provinsi dari berbagai daerah bergelombang, termasuk menuju arah Kota Bandung,” katanya.
Perlu diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa yang berhasil mengelola pendapatan dan belanja APBD 2025 di atas rata-rata provinsi lain di Indonesia.
