3 weeks ago
22
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya reformasi tata kelola kehutanan demi keberlanjutan ekologi dan ekonomi Indonesia yang berjalan berdampingan.
"Saya selalu bicara tentang forest governance. Dengan pengelolaan kehutanan yang lebih baik, daya dukung dan daya tampung hutan kita menjadi lebih baik, sehingga pada akhirnya kita dapat mencegah bencana seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Sumatera," kata Menhut di Jakarta, Senin.
Menurut Raja Antoni, pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan transparan tidak hanya vital bagi perputaran roda ekonomi masyarakat sekitar, tetapi juga sebagai upaya pencegahan bencana.
"Tidak hanya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tetapi juga di tempat-tempat lain, harus ada keseimbangan antara pembangunan dan ekologi, antara development dan environment. Menjaga keseimbangan itu akan menjadi tanggung jawab kita bersama," ujarnya.
Ia menilai diperlukan upaya keras dari para pemangku kepentingan untuk memastikan tata kelola kehutanan berjalan dengan lebih baik dan berkesinambungan.
Komitmen Reformasi Berkelanjutan
Menhut menegaskan arah kebijakan Kementerian Kehutanan sangat jelas: memperbaiki tata kelola, memperkuat transparansi, dan menunjukkan hasil nyata. "Pekerjaan ini belum selesai. Reformasi kehutanan sangat menantang dan membutuhkan penyempurnaan terus-menerus. Namun, Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan standar dengan konsisten dan berintegritas," katanya.
Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah menjalin kemitraan strategis di tingkat nasional dan global. Menhut mencontohkan program Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP 5) yang baru saja ditandatangani bersama Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris.
Program ini menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional sekaligus komitmen internasional yang direfleksikan oleh ambisi mencapai target FOLU Net Sink 2030. FOLU Net Sink adalah kondisi ketika sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskannya.
Pada 2029, MFP 5 menargetkan terbentuknya sistem pengelolaan hutan yang lebih kuat, semakin dipercaya, serta diterapkan secara konsisten di lapangan. "Dengan demikian, produk hasil hutan Indonesia yang berkelanjutan diharapkan mampu bersaing di pasar global dengan kredibilitas tinggi, sekaligus mendukung prioritas nasional di bidang iklim dan keanekaragaman hayati sebagaimana diamanatkan dalam Indonesia's FOLU Net Sink 2030," pungkas Menhut.
sumber : Antara
