MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan target program bedah rumah pada 2026 meningkat menjadi 400 ribu unit. Maruarar menyampaikan ini sesuai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Diketahui, program bedah rumah ini bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan menyasar masyarakat kategori miskin. “Barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat, satu di antaranya langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah rakyat,” ucap Maruarar di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 6 April 2026.
Maruarar menjelaskan, program bedah rumah menyasar 45 ribu unit pada tahun 2025. Sementara untuk tahun ini, pemerintah memperluas cakupan unit rumah yang diperbaiki menjadi 400 ribu.
Dia menerangkan, tahun lalu ada lebih kurang 220 kabupaten/kota yang tidak mendapat jatah program bedah rumah. “Tahun ini semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo,” tutur Maruarar.
Adapun, kata Maruarar, sejumlah bawahan Prabowo seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, tengah menyiapkan skema perbaikan ratusan ribu rumah rakyat itu.
Bagi Maruarar, program ini berpotensi mendorong perputaran perekonomian di berbagai wilayah. "Ini program yang sangat signifikan, dan akan menggerakkan ekonomi serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat," tutur Maruarar.
Pada penghujung 2025 lalu, Maruarar Sirait sempat menyatakan pemerintah akan menaikkan anggaran program bedah rumah tak layak huni sekitar delapan kali lipat. Besarnya alokasi untuk bedah rumah tak layak huni itu, ujar Maruarar, merupakan instruksi Presiden Prabowo kepada kementerian yang dipimpinnya.
Ia merinci, dari total anggaran Kementerian PKP tahun 2026 sekitar Rp 10,89 triliun, anggaran sebesar Rp 8,1 triliun atau 80 persennya telah diarahkan Prabowo khusus untuk perbaikan rumah tak layak huni rakyat miskin.
Dengan kenaikan drastis alokasi bedah rumah itu, kata Maruarar, Presiden tak membicarakan efisiensi anggaran seperti yang selama ini menjadi seruan. "Kebijakan (menambah anggaran bedah rumah) ini politik anggaran yang berpihak, untuk rakyat miskin Presiden tidak bicara efisiensi, tapi beliau royal, royal dalam arti positif yaitu mengutamakan rakyat," kata Maruarar, Jumat malam, 7 November 2025.
Pribadi Wicaksono dari Yogyakarta berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan editor: Mengapa Kekerasan Polisi di Papua Berulang Terus
