7 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN - Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sekaligus mendorong penguatan otonomi daerah melalui peluncuran buku terbarunya berjudul 'GKR Hemas Menguatkan Kewenangan DPD RI: Mewujudkan Otonomi Daerah Menuju Indonesia Emas 2045'.
Peluncuran buku ini menjadi ajang penting untuk merefleksikan perjalanan panjang DPD RI sejak dibentuk pada awal era reformasi. Wakil Ketua DPD RI ini mengatakan perlu melihat kembali arah bagaimana arah perjuangan DPD RI dalam memperkuat fondasi otonomi daerah menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.Buku tersebut bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi juga simbol perjuangan panjang lembaga yang sering disebut sebagai 'wakil daerah' dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. GKR Hemas menjelaskan buku ini merekam perjalanan panjang dan refleksi dirinya sebagai Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum dalam memperjuangkan keadilan serta keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.
"Buku ini adalah dokumentasi perjalanan dan semangat perjuangan menjaga marwah representasi daerah," kata GKR Hemas dalam keynote speech di acara peluncuran buku yang diselenggarakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Sleman, Kamis (30/10/2025).
Sebagai sosok yang telah lima periode mengabdi di DPD RI, GKR Hemas menegaskan perjuangan memperkuat kewenangan lembaga tersebut belumlah selesai. Ia menyoroti bagaimana peran DPD RI masih perlu diperkuat agar aspirasi daerah benar-benar menjadi bagian dari kebijakan nasional.
"Sudah lima periode saya mengabdi. Tentu ada rasa sedih, karena hampir 25 tahun saya harus meninggalkan sebagian peran sebagai seorang istri. Namun semangat itu justru tumbuh, tidak hanya di lingkungan keluarga besar Kraton Yogyakarta, tetapi juga dalam pengabdian saya kepada bangsa ini," ucapnya.
GKR Hemas menilai perjuangan memperkuat kewenangan DPD RI merupakan kunci bagi pemerataan pembangunan di Indonesia. Ia menegaskan representasi daerah bukan sekadar keberadaan formal dalam struktur kenegaraan, tetapi merupakan inti dari demokrasi yang sesungguhnya.
Dalam kesempatan ini, ia juga menyoroti bahwa pelaksanaan otonomi daerah menghadapi tantangan serius sejak diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014.
Menurutnya, aturan tersebut justru melahirkan gejala deotomisasi atau pelemahan desentralisasi. Karena itu, DPD RI mendorong revisi terhadap undang-undang tersebut agar pemerintahan daerah dapat lebih berdaya.
"DPD RI mendorong rancangan undang-undang perubahan Nomor 23 Tahun 2014. Kita ingin agar pemerintahan daerah lebih kuat, lebih adil, termasuk dalam perubahan undang-undang keistimewaan dan otonomi khusus," ungkapnya.
Lebih jauh, melalui buku tersebut, GKR Hemas berharap dapat menjadi referensi sekaligus semangat bagi anggota DPD periode berikutnya dalam memperjuangkan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya berharap buku ini menjadi inspirasi bagi semua pihak yang peduli terhadap masa depan otonomi daerah dan keadilan pembangunan," ucapnya menambahkan.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang juga hadir dalam peluncuran buku ini menyampaikan apresiasi atas karya tersebut. Ia menilai, buku GKR Hemas merupakan kontribusi intelektual dan moral yang penting dalam memperjuangkan eksistensi DPD RI di tengah dinamika politik nasional.
"Buku ini menjadi bukti bahwa perjuangan politik bisa lahir dari kejernihan berpikir dan ketulusan pengabdian. Apa yang dilakukan GKR Hemas menjadi teladan moral bagi perjuangan daerah," katanya.
Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Noorhaidi Hasan, juga memberikan apresiasi terhadap buku tersebut. Ia menilai karya GKR Hemas berhasil menggambarkan dinamika peran DPD RI sejak reformasi hingga kini, serta menegaskan pentingnya memperkuat hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka keadilan sosial.
"Buku ini menjadi sumbangan penting bagi pengembangan wacana otonomi daerah dan penguatan lembaga perwakilan di Indonesia," ujarnya.
Peluncuran buku tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Tim Penggerak PKK DIY GKBRAA Paku Alam, Asisten Sekda DIY Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Aria Nugrahadi, serta Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof Noorhaidi Hasan. Turut hadir pula unsur Forkopimda DIY, akademisi, tokoh masyarakat, budayawan, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
