2 hours ago
3
Ilustrasi militer Turki.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang juru bicara pemerintah Israel kembali menegaskan penolakan keras Tel Aviv terhadap rencana keterlibatan pasukan Turki dalam pasukan penjaga perdamaian multinasional untuk Gaza. "Tidak akan ada pasukan Turki di darat," tegas juru bicara Shosh Bedrosian kepada para wartawan pada Ahad (9/11/2025).
Pernyataan ini merupakan respons dari rencana perdamaian yang diusung mantan Presiden AS Donald Trump, yang mengusulkan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional sementara. Tugas pasukan ini adalah menjaga gencatan senjata di Gaza selama proses penarikan mundur pasukan Israel berlangsung.
Hingga kini, pasukan multinasional yang diusulkan tersebut belum juga terbentuk. Banyak negara mensyaratkan bahwa kehadiran pasukan ini haruslah memiliki legitimasi internasional, yaitu dengan mendapatkan mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB terlebih dahulu, sebagaimana diberitakan New Arab.
Tidak hanya itu, kerumitan misi ini juga tampak dari posisi beberapa negara lain yang terlibat dalam upaya gencatan senjata, seperti Yordania. Mereka menekankan bahwa pasukan penjaga perdamaian ini tidak boleh dibebani tugas operasional seperti menegakkan gencatan senjata atau berhadapan langsung dengan Hamas untuk melucuti senjatanya. Di sisi lain, Azerbaijan secara tegas menyatakan pada hari Sabtu bahwa mereka tidak akan bergabung selama konflik militer masih berlangsung.
Menanggapi keberatan Israel terhadap keikutsertaan Turki, Duta Besar AS untuk Turki, Tom Barrack, justru telah menyatakan dalam konferensi keamanan di Manama awal bulan ini bahwa Turki akan dilibatkan dalam pasukan tersebut.
Pernyataan serupa disampaikan oleh Wakil Presiden JD Vance bulan lalu. Ia meyakini bahwa Ankara dapat memainkan "peran yang konstruktif," namun Washington tidak akan memaksakan kehendaknya kepada Israel mengenai keberadaan pasukan asing "di tanah mereka."
Sebagai bentuk komitmennya, Turki bahkan telah menjadi tuan rumah pertemuan menteri luar negeri negara-negara Muslim yang peduli dengan gencatan senjata di Gaza awal bulan ini untuk membahas langkah-langkah strategis ke depan.
Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dalam pernyataannya setelah perundingan, menegaskan prinsip dasar negaranya: "Prinsip kami adalah bahwa rakyat Palestina haruslah mengatur Palestina dan menjamin keamanan mereka sendiri. Tugas komunitas internasional adalah mendukung hal ini dengan cara yang terbaik—secara diplomatik, kelembagaan, dan ekonomi."
