5 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, WASIOR, – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma, mengusulkan agar kurikulum tentang peradaban dan nilai-nilai tokoh misionaris Ishak Samuel Kijne diintegrasikan ke dalam muatan lokal di Tanah Papua. Usulan ini disampaikan dalam perayaan 100 tahun Aitumeri di Wasior, Sabtu.
Filep menekankan pentingnya pengajaran pemikiran Kijne, yang menekankan iman, ilmu, dan tanggung jawab moral, sebagai fondasi peradaban orang asli Papua. Filosofi ini pertama kali diterapkan melalui sekolah formal di Aitumeri, Teluk Wondama, Papua Barat, pada 25 Oktober 1925.
“Sejarah dan filosofi Kijne jangan hanya diingat, tetapi perlu diajarkan secara sistematis di sekolah,” kata Filep. Dia menambahkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun kurikulum muatan lokal yang relevan untuk menguatkan warisan nilai-nilai luhur Kijne.
Lembaga pendidikan diharapkan menjadi sarana untuk menanamkan nilai moral, etika, dan spiritualitas yang diajarkan Kijne agar generasi muda Papua tidak kehilangan identitas dan jati dirinya. “Anak-anak perlu memperoleh referensi yang cukup. Kalau tidak, 20–30 tahun ke depan, mereka sulit memahami filosofi hidup orang Papua,” tambahnya.
Filep Wamafma juga menekankan bahwa integrasi nilai-nilai Kijne dalam kurikulum adalah bagian dari upaya membangun manusia Papua yang berakar pada sejarah dan budaya sendiri di tengah arus modernisasi. “Jika kurikulum ini diterapkan, maka itu bukan sekadar pelajaran sejarah, tetapi upaya membangun manusia Papua yang beriman, berilmu, dan berkarakter,” ujarnya yang juga menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menambahkan bahwa perayaan 100 tahun Aitumeri bukan sekadar mengenang sejarah peradaban, melainkan momentum meneguhkan arah pembangunan berdasarkan nilai iman, ilmu, dan kasih yang ditanamkan Kijne.
Pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini telah meluncurkan program strategis seperti Papua Cerdas, beasiswa afirmasi bagi mahasiswa asli Papua, serta peningkatan kualitas guru dan infrastruktur sekolah di daerah terpencil. "Ini momen refleksi bagi seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk perkuat komitmen pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan," ujar Dominggus.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
