BOLIVIA kini berada diambang krisis ekonomi imbas unjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bolivia Rodrigo Paz. Krisis tersebut dipicu oleh privatisasi lahan pertanian, penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan penuntutan kenaikan upah buruh.
Menurut laporan Anadolu pada Selasa 2 Juni 2026, setelah lima pekan blokade melumpuhkan aktivitas perekonomian, Presiden Paz memindahkan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Konstitusional Sucre. Inisiatif dilakukan lantaran para demonstran antipemerintah mengepung pusat pemerintahan La Paz pada 25 mei lalu.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Blokade yang dilakukan demonstran mengakibatkan lebih dari 80 titik kemacetan lalu lintas hingga melumpuhkan aktivitas perekonomian negara. Hal itu menyebabkan 5.000 truk kargo terhenti dan diperkirakan Bolivia merugi sekitar $50 juta per hari.
“Kami sedang berada di ambang krisis dan bencana sanitasi yang parah,” ujar Pengamat Bolivia, Ricardo Paz Ballivian dikutip dari Anadolu.
Krisis tersebut menyebabkan akumulasi berbagai masalah yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Senin lalu organisasi yang tergabung dalam Serikat Pekerja Bolivia (COB) melanjutkan protes dan blokade di berbagai wilayah.
Kebijakan Neoliberal
Menurut pakar politik Bolivia, Valeria Duarte Galleguillos seperti dilansir Orinoco Tribune, mengatakan mereka menentang kebijakan neoliberal Paz. Ini termasuk upaya memprivatisasi aset negara dan mengurangi anggaran program-program sosial.
Selain itu, Galleguillos pun menambahkan tuntutan demonstran kini tidak lagi berkutat pada pencabutan undang-undang, tetapi menginginkan Paz mundur dari jabatan presiden.
“Berbagai kebijakan ekonomi yang berorientasi pada privatisasi dan liberalisasi ekonomi, tata kelola yang buruk ditambah inflasi, janji-janji kampanye yang tak terealisasi, serta ketidakpuasan kelompok sosial, dan marginalisasi aktor-aktor sosial telah menggerus stabilitas institusional Bolivia di ambang kehancuran,” kata Galleguillos.
Akumulasi Krisis Bolivia
Menurut laporan Americas Quarterly, awal Mei menjadi tonggak unjuk rasa besar-besaran di Bolivia. Berbagai gerakan sosial, seperti serikat buruh, konfederasi guru, dan kelompok petani membanjiri La Paz menuntut kenaikan upah di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok.
Pada masa kepemimpinan Evo Morales dari partai Gerakan Untuk Sosialisme (MAS), pemerintah kerap menaikan upah minimum setiap Hari Buruh. Namun, tahun ini kendala fiskal menyebabkan Paz menunda kenaikan upah struktural.
Secara bersamaan, kelompok tani pun turun ke jalan memprotes kebijakan reformasi agraria. Mereka menilai undang-undang 1720 sebagai ancaman terhadap hak atas tanah komunal.
Meski kebijakan agraria telah dicabut dan akan direvisi dalam beberapa bulan ke depan, tidak lantas meredam aksi demonstrasi di seluruh Bolivia.
Selain itu, krisis diperparah karena penurunan kualitas BBM pada Februari lalu. Serikat pengemudi Bolivia mendesak pertanggungjawaban pemerintah. Namun, otoritas Bolivia mengklaim penurunan kualitas BMM akibat sabotase yang melibatkan jaringan penyelundupan transnasional.
Seluruh masyarakat mengeluhkan penurunan kualitas BBM sebagai gasolina basura atau “bensin sampah”. Padahal mereka bergantung pada kendaraan pribadi untuk menggerakan roda perekonomian sehari-hari.
Situasi semakin buruk ketika presiden terpilih Bolivia menuduh para demonstran sebagai “perusak”. Sementara disaat yang bersamaan para aktor menyerukan perundingan antara pemerintah dan kelompok-kelompok sosial untuk meredam krisis tersebut.
Upaya Mengatasi Krisis Menemui Kebuntuan
Di tengah aksi protes yang semakin parah, Wakil Presiden Bolivia Edmand Lara membatalkan perundingan untuk mengakhiri krisis yang digelar pada Ahad 31 Mei 2026. Dialog yang bertujuan untuk membahas krisis sosial dan politik ini batal sebab aktor-aktor berpengaruh berhalangan hadir.
“Keputusan ini diambil untuk memastikan tersedianya kondisi yang mendukung partisipasi yang lebih efektif dari berbagai pihak, sekaligus mempertimbangkan penundaan COB,” kata Lara menukil laporan dari Democrata.
Dalam pernyataan resmi, Lara mengatakan pertemuan ditunda tanpa batas waktu. Kemudian, perundingan selanjutnya akan diinformasikan kepada lembaga pemerintahan, yaitu Gereja Katolik melalui, Kantor Pembela Rakyat atau Ombudsman Bolivia melalui jalur resmi pemerintah.
Ketiga institusi pemerintahan ini sebelumnya telah melakukan dua pertemuan yang berakhir tanpa konsensus perdamaian.
Perundingan yang diinisiasi otoritas Bolivia gagal mencapai konsensus karena tuntutan dari organisasi sosial agar surat perintah penangkapan atas tuduhan terorisme terhadap pentolan COB Mario Argollo dan Pemimpin Federasi Tupac Katari Vicente Salazar dibatalkan.
Aksi protes yang berlangsung selama lima pekan ini semakin mempersulit kehidupan masyarakat bolivia. Para demonstran mengkritik kebijakan sayap kanan Paz dan mendesak pengunduran diri segera melalui blokade besar-besaran di beberapa titik pusat ekonomi di Bolivia.
