PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan Indonesia membuka peluang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel apabila mereka mengakui kemerdekaan Palestina. Prabowo menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025.
“Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” kata Prabowo, dikutip dari siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo menegaskan Indonesia mendorong solusi dua negara (two-state solution) sebagai penyelesaian konflik di antara kedua negara. “Kemerdekaan bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyatakan Indonesia perlu mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat meskipun Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
“Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus diperhatikan dan dijamin keamanannya,” ujarnya.
Pernyataan Prabowo itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Ada yang mendukung pernyataan itu, ada pula yang tidak setuju.
Yahya Staquf Sebut Pernyataan Prabowo Sejalan dengan Sikap NU
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menilai Prabowo konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Menurut dia, pernyataan Presiden bahwa pemerintah Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel bila mengakui kemerdekaan Palestina sejalan dengan politik luar negeri Indonesia. Sikap politik itu yakni mendukung bangsa-bangsa memperjuangkan kemerdekaan.
“Konsisten dengan kebijakan solusi dua negara yang dikukuhkan Indonesia sejak semula,” ujar Gus Yahya dalam keterangannya pada Sabtu, 31 Mei 2025.
Gus Yahya mengatakan sikap politik itu sama dengan garis perjuangan NU, yakni berdiri bersama negara lain memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Meski begitu, dia mengatakan diperlukan penegasan sikap bersama untuk pengakuan Palestina. Penegasan itu bisa dilakukan dengan konsolidasi kalangan internasional.
“Melakukan penggalangan dan konsolidasi internasional melalui platform-platform multilateral yang sah untuk menggulirkan proses politik yang desisif menuju terwujudnya solusi dua negara tersebut,” kata dia.
Yahya mengatakan prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak, kalangan perempuan, dan rakyat yang renta dari ancaman kekerasan akibat perang. Prioritas itu bisa dilakukan dengan jalan menuntut dunia internasional patuh melaksanakan konsensus yang ada.
Politikus PKS Anggap Pernyataan Prabowo Prematur
Adapun Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menilai Indonesia tidak perlu terburu-buru menyampaikan pernyataan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan lebih baik jika Prabowo berfokus pada perjuangan kemerdekaan Palestina. Peluang normalisasi hubungan dengan Israel, kata dia, tidak tepat dibahas saat Israel masih kerap melanggar berbagai kesepakatan gencatan senjata.
Dia berujar Israel bisa saja menyetujui syarat-syarat tertentu agar diakui negara lain, termasuk Indonesia. Namun, kata dia, besar kemungkinan negara Zionis itu akan melanggar syarat tersebut di kemudian hari. “Publik tentu tidak ingin Presiden Prabowo jadi korban Israel,” kata Hidayat melalui keterangan tertulis pada Jumat, 30 Mei 2025.
Hidayat mencontohkan hubungan beberapa negara Arab dengan Israel. Sejumlah negara Arab, kata dia, telah menormalisasi hubungan dengan Israel dengan dalih untuk mewujudkan Palestina merdeka, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. “Malah Israel makin merasa mendapat legitimasi untuk memperluas kekuasaannya dan penjajahannya atas Palestina,” ucapnya.
Meski demikian, Hidayat mendukung pernyataan Prabowo yang ingin Palestina merdeka. Dia mengklaim Prabowo memiliki harapan yang sama dengan dirinya, yaitu agar Palestina menjadi negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat penuh. Dia pun percaya pernyataan Prabowo yang siap menormalisasi hubungan dengan Israel jika Palestina merdeka merupakan bentuk dukungan untuk rakyat Palestina.
Tanggapan MUI soal Peluang Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan lembaganya dapat memahami pernyataan Prabowo. Menurutnya, dukungan Indonesia untuk Palestina tetap harus menjadi prioritas karena sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa lain sekaligus menolak penjajahan.
“Jika Israel tidak lagi menjajah—semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas—maka tidak ada lagi alasan indonesia untuk membenci Israel,” kata Sudarnoto dalam keterangan tertulisnya pada Rabu malam, 27 Mei 2025.
Sudarnoto turut memberi catatan. Menurut dia, sebelum Indonesia membuka hubungan diplomatik itu, Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional terlebih dahulu. Sudarnoto juga mendesak penangkapan Netanyahu karena telah melakukan kejahatan kemanusiaan.
“MUI mendukung pemerintah karena pemerintah mendukung Palestina dan tidak mendukung Israel karena Israel menjajah dan menghancurkan,” ujarnya.
Dia menuturkan langkah ini sejalan dengan hasil ijtimak ulama. Lebih dari itu, ujar dia, MUI mendorong pemerintah bersama dengan Prancis dan semua negara pembela Palestina untuk memaksa Israel mundur dari semua wilayah Palestina yang diduduki.
Sudarnoto juga menuntut negara-negara Barat menolak genosida dan penjajahan, serta menghukum Israel dan menangkap Netanyahu dan semua pelaku kejahatan perang.
Respons Muhammadiyah atas Pernyataan Prabowo
Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan jika Israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan indonesia, maka Israel harus berhenti menjajah Palestina. Senada dengan Prabowo, Anwar menegaskan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel bisa terjadi asalkan Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.
“Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama negara tersebut masih menjajah Palestina,” kata Anwar dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 28 Mei 2025.
Wakil Ketua Umum MUI itu turut mengingatkan Indonesia adalah negara yang sangat menolak penjajahan, termasuk yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Dia menyebutkan penjajahan tidak sesuai dengan nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan.
Sikap tegas Indonesia itu, kata Anwar, telah dinyatakan dengan jelas dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang 1945. Anwar juga menegaskan Israel harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua kejahatan kemanusiaan lainnya yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat Palestina.
Eka Yudha Saputra, Hendrik Yaputra, Savero Aristia Wienanto, Sultan Abdurrahman, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Alasan DPR Ingin Masukkan soal Syarikah dan Haji Nonkuota ke Revisi UU Haji
