TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap hasil pemantauan insiden ledakan amunisi TNI di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan 13 orang. Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menyatakan dalam pemusnahan amunisi itu, TNI mempekerjakan 21 warga sipil sebagai tenaga harian lepas. Para pekerja sipil tidak dibekali dengan peralatan khusus atau alat pelindung diri.
“Saat ditemukan, para korban mengalami luka bakar berat dan beberapa di antaranya ditemukan dalam keadaan tubuh yang tidak utuh akibat ledakan,” kata Uli dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat, 23 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain tidak diberikan alat pelindung diri, Komnas HAM juga menemukan fakta bahwa para pekerja itu tidak diberi pelatihan dan sertifikasi berkaitan dengan penanganan dan pemusnahan amunisi. Mereka belajar secara otodidak dari pekerja senior yang telah melakukan pekerjaan serupa.
Meski tidak memiliki sertifikasi, Uli menyebut para pekerja itu telah melakukan pekerjaan ini selama bertahun-tahun. Bahkan, sebagian di antaranya telah bekerja untuk membantu pemusnahan amunisi di berbagai daerah, seperti Makassar dan Maluku.
“Para pekerja terkoodinir di bawah Saudara Rustiawan yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun bekerja dalam proses pemusnahan amunisi baik dengan pihak TNI maupun Polri,” kata dia.
Padahal, menurut dia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengatur mengenai pelibatan sipil dalam urusan penanganan dan pemusnahan amunisi. Meski tidak dilarang, tetapi lembaga itu mensyaratkan warga sipil yang dilibatkan dalam kegiatan penanganan dan pemusnahan amunisi harus memiliki keahlian spesifik atau kompetensi tertentu.
Uli menyebut, tidak semua pekerja sipil itu bertugas sebagai pembongkar amunisi. Beberapa di antaranya bertugas sebagai penggali lubang untuk pemusnahan amunisi, supir truk, serta juru masak. Mereka diberi upah sebesar Rp 150 ribu per hari untuk melakukan pekerjaan itu.
Kegiatan pemusnahan amunisi yang dilakukan oleh Pusat Amunisi III Pusat Peralatan TNI AD di Garut pada Senin, 12 Mei 2025 menewaskan 13 orang. Sembilan korban di antaranya merupakan warga sipil, sedangkan empat lainnya merupakan personel TNI AD. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan insiden itu dipicu karena meledaknya detonator.
“Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang,” kata Wahyu dalam keterangan pers yang dikutip Antara.
Wahyu memastikan, TNI AD akan menginvestigasi kasus ledakan ini untuk mengungkap penyebab utama meledaknya detonator tersebut.
