3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Franky Zamzani, menegaskan pentingnya membangun pasar karbon yang inklusif, transparan, dan berintegritas tinggi untuk mendukung target pengurangan emisi nasional serta menjaga kedaulatan bangsa dalam pengelolaan sumber daya alam.
Franky mengatakan, potensi besar Indonesia dalam sektor energi dan kelautan harus dioptimalkan untuk memperkuat posisi negara dalam perdagangan karbon global. “Suplai kredit karbon sektor energi merupakan optimalisasi keunggulan komparatif dari potensi gelombang laut, panas bumi, angin, air, dan surya dengan total potensi energi sebesar 3.687 gigawatt serta potensi pengurangan emisi gas rumah kaca mencapai 27,5 gigaton karbon dioksida ekuivalen per tahun,” ujarnya dalam diskusi Nilai Ekonomi Karbon Biru dan Kepemimpinan Indonesia, Selasa (14/10/2025).
Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan kredit karbon biru, yang tidak hanya mendukung konservasi dan restorasi ekosistem pesisir, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Franky menekankan mekanisme perdagangan karbon dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.
“Konservasi dan restorasi karbon biru bukan hanya mendukung target penurunan emisi, tapi juga menjaga keanekaragaman hayati, meningkatkan produktivitas perikanan, memperkuat ketahanan masyarakat pesisir, serta membuka peluang ekonomi baru yang berkeadilan,” katanya.
Franky menjelaskan, pemerintah tengah mendorong pengembangan multiskema nilai ekonomi karbon, termasuk melalui sejumlah mutual recognition agreement di tingkat internasional. Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah keunggulan komparatif Indonesia menjadi keunggulan kompetitif, dengan pasar karbon yang inklusif dan infrastruktur yang transparan serta tangguh untuk menghasilkan kredit karbon berintegritas tinggi.
Ia menegaskan, kredibilitas dan integritas pasar karbon akan menentukan masa depan perdagangan karbon Indonesia. Karena itu, diperlukan kerangka pengaman sosial dan lingkungan serta manajemen risiko untuk mencegah praktik kecurangan (fraud) dalam implementasi kebijakan.
“Tidak boleh satu pun dari kita menimbulkan fraud yang akan merusak integritas karbon di Indonesia,” tegasnya.
Franky menambahkan, seluruh manfaat yang diperoleh dari penerapan nilai ekonomi karbon harus dikembalikan untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sejalan dengan target nationally determined contribution (NDC) Indonesia.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap potensi dan manfaat karbon biru. Karena itu, forum dan lokakarya lintas sektor menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi, mengonsolidasikan gagasan, serta memperkuat sinergi pengelolaan karbon biru nasional.
“Pengembangan nilai ekonomi karbon biru memerlukan penguatan kelembagaan dan kerangka regulasi yang memadai. Tanpa dukungan regulasi yang kuat dan terintegrasi, potensi besar karbon biru Indonesia sulit dioptimalkan secara maksimal,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Franky mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun perdagangan karbon yang berdaulat, berkelanjutan, dan berintegritas tinggi. “Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum memperkuat komitmen dan kerja sama nyata dalam mengelola potensi karbon biru Indonesia,” katanya.
