TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespons isu ia masuk daftar reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia keputusan kocok ulang kabinet merupakan hak prerogatif presiden."Wah itu haknya beliau. Tanya beliau ya," kata Budi seusasi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa kemarin, 3 Juni 2025. Budi sempat berkelakar ketika wartawan menanyakan apakah ada pembahasan perombakan kabinet saat dia menghadap Prabowo. "Kita membahas wartawan mau dipindahin ke mana," kata Budi. Ketika ditanya lebih lanjut soal kemungkinan Menkes mendapat teguran dari Presiden Prabowo akibat pernyataannya yang menuai kontra dari masyarakat, ia kembali melempar candaan kepada wartawan. "Kita dikasih minum air kelapa dikasih sampai dua gelas," kata Budi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan reshuffle kabinet mungkin saja terjadi. Presiden Prabowo, kata dia, memiliki penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya. "Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden," ujar Hasan, Selasa. Hasan menuturkan semua informasi yang beredar seputar reshuffle masih bersifat spekulasi. Selama belum ada pengumuman resmi dari presiden, menurutnya, informasi dari luar hanyalah dugaan atau aspirasi semata. Sebagai presiden, ujar Hasan, "Apa kelebihan? Apa kekurangan? Masih dibutuhkan atau tidak? Ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh, dan hanya Presiden yang tahu arena ini hak prerogatif Presiden," ujar Hasan. Senada dengan Hasan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani menyatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan perombakan itu dilakukan dalam waktu dekat, Muzani mengaku belum mendengar. Pilihan Editor:
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
